TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkeras ingin tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko dibangun, menuai kritik dari analis politik. Pasalnya, demi dikabulkan permintaan itu oleh parlemen Amerika Serikat, Presiden Trump melakukan berbagai hal, termasuk hendak memberlakukan status darurat nasional.

Frank Sharry, Direktur Eksekutif Suara Amerika, memperingatkan arsitektur konstitusional Amerika Serikat dalam bahaya. Sebab Amerika Serikat sekarang dipimpin oleh dari seorang Presiden yang tidak pernah memperlihatkan sikap tunduk pada aturan institusional yang mengatur kekuasaannya. Suara Amerika adalah sebuah lembaga advokasi pro-imigrasi.

“Hanya karena Presiden tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yakni sebuah tembok perbatasan, bukan berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ini lebih dari sebuah taktik politik. Ini sebuah serangan kepada demokrasi kita oleh seorang autokrat,” kata Sharry, seperti dikutip dari edition.cnn.com, Sabtu, 16 Februari 2019.

Baca: Donald Trump akan Gunakan Darurat Nasional untuk Bangun Tembok

Juru bicara DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dan Pemimpin Senat mayoritas, Chuck Schumer mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa pendeklarasian darurat nasional adalah sebuah tindakan cacat hukum dan sebuah penyalahgunaan kekuasaan presiden besar-besaran. Dengan begitu, Kongres Amerika Serikat akan mempertahankan otoritas konstitusional.

Shudown yang diberlakukan Presiden Trump selama 35 hari lalu, telah memperlihatkan kepentingan politik, ketimbang penghormatan pada norma-norma konstitusional atau sebuah kesadaran bagaimana tindakannya akan berdampak pada sistem politik itu sendiri ketika Trump meninggalkan jabatan. Meski jalan yang ditempuh Trump ini menyakitkan bagi partainya sendiri, Trump diduga tampaknya tak peduli.

Baca: Apa Saja Isi Proposal Anggaran yang akan Ditandatangani Trump?

Situs edition.cnn.com menulis, hal yang paling disoroti dari sebuah pemberlakuan darurat nasional adalah kondisi ini memungkinkannya menghindari kekalahan memalukan terkait insiatifnya yang kontroversi. Meskipun jika pengadilan dan politikus Partai Demokrat bisa menghentikan perilakunya, Presiden Trump bisa menjatuhkan upayanya sendiri dalam mengendalikan dasar politiknya ketika berlaga di pemilu 2020.