Dalam sebuah pernyataan, Rappler menyatakan bahwa gugatan Ken "tidak masuk akal dan tidak berdasar" karena NBI awalnya tidak menemukan dasar untuk keluhan pada Februari 2018 tetapi kemudian mengirimkannya ke Departemen Kehakiman.

"Ini adalah preseden berbahaya yang menempatkan siapa pun - tidak hanya media, yang mempublikasikan apa pun secara daring, yang selalu terancam pencemaran nama baik. Ini bisa menjadi alat pelecehan dan intimidasi yang efektif untuk membungkam pelaporan kritis di pihak media. Tidak seorang pun aman," kata pihak Rappler.

Rappler menambahkan bahwa mereka tidak akan diintimidasi dan akan "terus menyebarkan kebenaran."

"Jika ini adalah salah satu dari beberapa upaya untuk mengintimidasi kita, itu tidak akan berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh upaya sebelumnya. Maria Ressa dan Rappler akan terus melakukan pekerjaan kita sebagai wartawan," katanya.

Rappler di Tengah Ancaman Rezim Duterte

Ressa berada di antara beberapa orang yang dinobatkan "Person of the Year" oleh Time Magazine pada tahun 2018 karena memimpin "pelaporan tanpa rasa takut tentang mesin propaganda Presiden Rodrigo Duterte dan pembunuhan di luar proses hukum", yang merujuk pada perang berdarahnya terhadap narkoba.

Rappler telah menanggung beban dari apa yang disebut para aktivis sebagai kampanye yang disponsori negara untuk mengintimidasi lawan Duterte, dengan memukul mereka melalui langkah-langkah hukum, atau membuat mereka dihujani kebencian online.

Maria Ressa, seorang wartawan asal Filipina menjadisalah seorang dari sekelompok wartawan yang masuk ke dalam daftar “Person of the Year”atau “Tokoh Tahun Ini” oleh Majalah Time pada 11 Desember 2018. Pemerintah Duterte menolak wartawan Rappler untuk meliputnya, dan pada November menuduh situs itu melakukan penipuan pajak, tuduhan yang dapat mengirim Ressa ke penjara hingga 10 tahun. Courtesy Time Magazine/Handout via REUTERS

Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan kejahatan telah dilakukan, pengadilan telah menemukan kemungkinan penyebabnya dan Rappler tidak dihukum karena pelaporannya.

"Ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi atau kebebasan pers," katanya kepada saluran berita ANC.

Baca: Ditangkap Otoritas Filipina, CEO Rappler akan Bayar Uang Jaminan

Sementara PBB berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak detail mengenai kasus ini, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Reuters, dan menambahkan "Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) selalu berdiri teguh untuk kebebasan pers dan bagi pemerintah untuk mengizinkan wartawan melakukan pekerjaan mereka."

Baik Maria Ressa atau reporter Rappler secara teratur terancam oleh unsur-unsur basis dukungan online Rodrigo Duterte, bagian dari apa yang dikatakan investigasi Rappler adalah serangan terorganisir pemerintah terhadap media pengkritik.

• Sebelumnya
• 1
• 2