TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia tetap pada keputusannya untuk melarang atlet Israel dari Kejuaraan Renang Paralimpiade 2019, setelah hak Malaysia sebagai tuan rumah dilucuti oleh Komite Paralimpiade Internasional (IPC).

IPC dalam sebuah pernyataan sebelumnya mengatakan pembatasan atlet Israel merupakan pelanggaran serius terhadap peraturannya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menanggapi keputusan IPC.

Baca: Mahathir Tolak Terbitkan Visa Bagi 2 Atlet Renang Israel

"Jika menjadi tuan rumah acara olahraga internasional lebih penting daripada membela saudara-saudari Palestina kita yang terbunuh, cacat dan disiksa oleh rezim Netanyahu, itu berarti Malaysia telah benar-benar kehilangan kompas moralnya," kata Syed Saddiq, seperti dikutip dari Malay Mail, 28 Januari 2019.

"Malaysia berdiri teguh dengan keputusan kami atas dasar kemanusiaan dan belas kasihan atas penderitaan Palestina. Kami tidak akan berkompromi," tambahnya.

Anggota parlemen Muar mengatakan Putrajaya tidak akan mundur atau berkompromi pada posisinya tentang Israel dan perlakuannya terhadap rakyat Palestina, yang bertentangan dengan Komite Paralimpiade Internasional (IPC) dan menyebut larangan itu tidak sportif.

Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq. TEMPO/M Taufan Rengganis

IPC, yang menyelenggarakan Paralympic Games, kemarin mengumumkan bahwa mereka telah mencabut hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah kompetisi renang 2019 menyusul keputusannya untuk melarang atlet Israel memasuki negara tersebut.

Kejuaraan Renang Para Dunia 2019 telah dijadwalkan di Kuching, Sarawak, dari 29 Juli hingga 4 Agustus.

Baca: Soal Larangan Atlet, Mahathir: Israel Tidak Boleh Masuk Malaysia

Badan itu mencatat bahwa Putrajaya telah menandatangani kontrak dengan Dewan Paralimpiade Malaysia pada September 2017 untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Renang Para Dunia, dan memastikan bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

Dalam kecaman keras terhadap IPC, Syed Saddiq mengatakan Malaysia secara moral jujur untuk bertindak terhadap atlet Israel, dengan mengatakan mereka mewakili pemerintah yang oleh kelompok-kelompok hak asasi internasional dicap sebagai pelaku kejahatan perang.

Baca: 4 Pernyataan Mahathir Menyoal Israel

"Amnesty International dan Human Rights Watch telah melaporkan bahwa pemerintah Netanyahu adalah pelaku aktif kejahatan perang," kata Menpora Malaysia tersebut, merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. "Sebagai pemimpin Israel, ia mewakili kehendak kolektif pemerintah Israel. Negara Israel adalah tempat tindakan moral kolektif mereka."

Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad adalah salah satu kritikus paling vokal Israel.