Amerika Serikat Shutdown, Partai Demokrat Tolak Tawaran Trump

Senin, 21 Januari 2019 13:30 WIB

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[

TEMPO.CO, Jakarta - Tawaran baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri shutdown dijawab oleh Partai Demokrat. Salah satu partai terbesar di Amerika Serikat itu mengatakan sikap mereka konsisten, yakni ingin shutdown diakhiri dulu, baru dilakukan negosiasi soal perbatasan.

"Sebaiknya tidak menahan-nahan hak rakyat Amerika, khususnya para pegawai negeri. Ini sama seperti menyandera negosiasi. Kami berharap bisa mendiskusikan apa yang sudah dilakukan Trump (shutdown) dan mencari titik kesamaan," kata Jim Clyburn, anggota Partai Republik dari wilayah South Carolina.

Sebelumnya Presiden Trump mengajukan penawaran siap memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok imigran dengan imbalan Senat harus mau mencairkan dana pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat - Meksiko yang bernilai triliunan rupiah.

Baca: Amerika Serikat Shutdown, Bisnis Ini Ikut Kena Dampak

Penolakan Partai Demokrat ini disampaikan tak lama setelah Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memastikan pemerintah sejalan dengan rencana Presiden Trump. Ucapan Pence itu memperlihatkan upaya untuk mengakhiri shutdown tak mengalami banyak kemajuan.

Advertising
Advertising

Pada Minggu, 20 Januari 2019, Trump dan Juru bicara DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi saling serang kata-kata terkait usaha untuk mengakhiri shutdown. Pelosi berasal dari Partai Demokrat, sedangkan Trump menjadi Presiden didukung oleh Partai Republik.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

"Nancy Pelosi dan sejumlah politisi Partai Demokrat menolak tawaran saya kemarin, bahkan sebelum saya berbicara. Mereka tidak melihat tindak kejahatan dan peredaran narkoba, mereka hanya melihat pemilu pada 2020. Pemilu itu tak akan mereka menangkan. Mereka harusnya melakukan hal yang benar untuk negara dan membiarkan para PNS ini kembali bekerja," tulis Trump lewat akun Twitternya.

Setelah tawaran baru yang diajukannya untuk mengakhiri shutdown ditolak, Trump pun memastikan tidak akan sudi memberi amnesti untuk mengunci kesepakatan krusial, baik itu untuk masalah imigrasi atau apapun.

Trump memberlakukan shutdown sejak 22 Desember 2018. Langkah ini dilakukan untuk menekan parlemen agar mau mengucurkan dana pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat - Meksiko, hal yang dulu dijanjikannya saat kampanye 2016.

Berita terkait

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

7 jam lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

2 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

3 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

4 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

11 hari lalu

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

12 hari lalu

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

14 hari lalu

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

Seorang pria membakar dirinya di luar gedung pengadilan New York tempat persidangan uang tutup mulut bersejarah Donald Trump.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

18 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan 7 Kader untuk Maju Bakal Calon Gubernur di Pilkada 2024

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan partainya telah mempersiapkan tujuh kader utama sebagai bacagub pada pilkada mendatang.

Baca Selengkapnya

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

23 hari lalu

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.

Baca Selengkapnya