Kisruh Penutupan Pemerintahan, Trump Negosiasi Ketua DPR AS

Rabu, 2 Januari 2019 15:05 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Sky News

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mengundang ketua Kongres dan DPR AS ke Gedung Putih untuk menyelesaikan kebuntuan penutupan pemerintahan atau government shutdown yang sudah berjalan 11 hari.

Undangan ini akan membahas keamanan perbatasan sekaligus untuk pertama kalinya kedua kubu, Demokrat dan Republik, bertatap muka di tengah kebuntuan anggaran fiskal yang masih ditahan di DPR.

Baca: Imbas Penutupan Pemerintahan, Banyak Sampah di Taman Nasional AS

Menurut laporan Washington Post, yang dikutip 2 Januari 2019, pertemuan ini akan digelar sehari sebelum Demokrat secara resmi mengambil alih mayoritas DPR setelah menang di pemilu sela. Alhasil, Trump untuk pertama kalinya mencicipi pembagian pemerintahan di mana rekan-rekannya di Republik menguasai Senat AS dan rivalnya dari Demokrat menduduki DPR AS.

Tidak diketahui apakah hasil pertemuan akan meloloskan anggaran yang diajukan Trump, terutama soal proposal miliaran dolar AS untuk membangun tembok perbatasan di selatan. Demokrat dengan keras menolak permintaan Trump untuk tembok.

Advertising
Advertising

Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque

Departemen Keamanan Negara akan memimpin memimpin rapat kepada dua pemimpin dari DPR dan Senat.

"Keamanan perbatasan dan soal "Tembok", juga Shutdown bukanlah tempat di mana Nancy Pelosi ingin memulai masa jabatannya sebagai Ketua DPR! Mari kita buat kesepakatan?" kicau Trump di Twitter.

Pelosi menanggapi undangan Trump "mari buat kesepakatan" dengan men-twit presiden telah "memberi Demokrat kesempatan besar untuk menunjukkan bagaimana kita akan memerintah secara bertanggung jawab & dengan cepat menyampaikan rencana kita untuk mengakhiri #TrumpShutdown yang tidak bertanggung jawab, ini hanyalah isyarat pertama bahwa Mayoritas Demokrat kami yang baru berkomitmen untuk bekerja #ForThePeople (untuk rakyat)."

Baca: Trump Bekukan Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah 2019

Penutupan pemerintahan parsial dimulai 22 Desember, dan belum ada tanda-tanda negosiasi langsung yang melibatkan Partai Republik, Demokrat dan Gedung Putih. Anggota Kongres meninggalkan Washington sementara Trump tetap di Gedung Putih, dan masing-masing pihak saling menyalahkan yang lain. Trump menyebut penutupan sebagian pemerintah sebagai "Schumer shutdown" merujuk pada anggota senat dari Demokrat Chuck Schumer yang sangat antirencana tembok Trump.

Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS. REUTERS/Hannah McKay

Sebelumnya Demokrat mengusulkan jalan keluar untuk mengakhiri penutupan dengan mengesahkan dua anggaran, menurut laporan New York Times. Yang pertama meloloskan anggaran untuk departemen penting seperti Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Pendapatan Internal hingga akhir tahun fiskal pada bulan September.

Yang kedua akan memperpanjang pendanaan keamanan dalam negeri pada status terkini hingga 8 Februari, termasuk US$ 1,3 miliar (Rp 18,7 triliun) untuk pagar tetapi tidak ada dana untuk dinding perbatasan Trump yang meminta pagar dari beton.

Baca: 4 Dampak Penutupan Pemerintahan Amerika

Dengan memisahkan RUU keamanan negara, Demokrat membuka pintu untuk negosiasi selama sebulan. Tetapi pada dasarnya mereka juga menantang Trump dan Senator Mitch McConnell, ketua Senat AS, untuk mencegah permintaan tembok Trump.

Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin Demokrat, dan Perwakilan Nancy Pelosi dari California, yang diperkirakan akan dilantik sebagai ketua DPR pada Kamis, di tengah polemik penutupan pemerintahan akibat proposal tembok perbatasan Trump.

Berita terkait

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya