TEMPO.CO, Singapura – Pemerintah Singapura mengajukan protes keras terhadap pemerintah Malaysia mengenai kebijakan untuk memperluas garis batas pelabuhan Johor Bahru.

Baca:

Kementerian Transportasi Singapura mengatakan perluasan garis itu memasuki wilayah air dari Tuas, yang merupakan bagian barat dari Singapura.

Pengumuman mengenai batas pelabuhan itu dilakukan pemerintah Malaysia lewat Malaysia’s Federal Government Gazette pada 25 Oktober 2018, yang dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung.

Baca:

“Pemerintah Singapura telah memprotes gerakan tanpa otorisasi ini terkait pernyataan kedaulatan oleh kapal-kapal ini, yang dinilai tidak konsisten dengan hukum internasional,” kata kementerian Transportasi Singapura seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 4 Desember 2018.

Kementerian Transportasi Singapura mengatakan tindakan pemerintah Malaysia ini sebagai pelanggaran serius dari kedaulatan Singapura. Angkatan Laut Singapura dan penjaga pantai tidak akan segan bertindak jika ada pelanggaran batas wilayah.

Baca:

“Pemerintah Singapura siap bersama pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik menurut hukum internasional,” begitu pernyataan dari kementerian Singapura.

Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, mengaku telah membicarakan isu ini dengan mitra Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke.

Menurut Wan, Loke mengatakan isu ini merupakan kewenangan dari kementerian Luar Negeri Malaysia, yang akan mengontak secara langsung. Namun, Singapura masih menunggu respon dari Malaysia soal garis batas laut ini.

Baca:

“Kami berharap akal sehat akan menang karena jika ini berlanjut seperti ini tidak kondusif,” kata Wan.

Soal ini, seperti dilansir Reuters, pemerintah Malaysia lewat kementerian Transportasi mengatakan klaim Singapura tidak akurat.