Pakistan Beri Kewarganegaraan Etnis Pashtun Setelah 150 Tahun

Selasa, 27 November 2018 15:26 WIB

Imran Khan, kepala Gerakan untuk Keadilan Pakistan, berpidato di depan pendukungnya saat unjuk rasa di Islamabad, Pakistan (11/5). (AP/Anjum Naveed)

TEMPO.CO, Jakarta - Lima juta etnis Pashtun Pakistan yang tinggal di perbatasan Afganistan akhirnya diberikan hak kewarganegaraan penuh setelah 150 tahun.

Mayoritas penduduk di daerah perbatasan ini, yang dikenal sebagai wilayah suku yang dikelola secara federal (FATA), dihuni mayoritas suku Pashtun yang hidup di pedalaman perbatasan Pakistan, seperti dilaporkan dari Aljazeera 27 November 2018.

Baca: Pakistan Berikan Status Warga Negara untuk Pengungsi Afganistan

Ketidakstabilan dan konflik di kawasan tersebut, ditambah dengan protes besar-besaran yang mengarah pada reformasi tahun ini serta diskriminasi dan kurangnya pembangunan, telah berdampak buruk pada daerah dan jutaan etnis Pashtun yang terlantar.

Suku Pashtun di Pakistan [tns.thenews.com.pk]

Advertising
Advertising

Lokasi geostrategis unik FATA di perbatasan Afganistan dan terasing dari warga mayoritas menjadikan wilayah ini menjadi tempat potensial bagi pejuang asing sejak invasi Uni Soviet ke Afganistan pada 1979.

Sejak itu, beralihnya perjuangan dan perang proksi di Afganistan telah memperparah kondisi masyarakat setempat, yang telah mengalami berbagai tindak kekerasan dan penangkapan paksa oleh pasukan Pakistan.

Dilansir dari minorityrights.org, Pashtun yang juga dikenal sebagai Pushtan, Paktun atau Pathan, adalah kelompok etnis terbesar di Afganistan. Keturunan Pahstun diyakini berasal dari Persia yang bermigrasi ke wilayah Asia Tengah. Mayoritas Pashtun beragama Islam Sunni yang menghuni wilayah perbatasan Pakistan-Afganistan.

Baca: Pentolan Taliban Pakistan Tewas Ditikam dan Ditembak di Rumahnya

Hak kewarganegaraan bagi etnis Pahstun merupakan langkah PM Pakistan Imran Khan, untuk mengupayakan perdamaian di wilayah perbatasan Pakistan. Dalam kunjungan pertamanya ke wilayah pedalaman perbatasan Pakistan pada Senin 26 November, seperti dilaporkan NDTV, Khan tidak mau ada pertempuran lagi di negaranya.

"Kami bertempur di dalam negeri kami yang membuat kerugian besar, darah dan tenaga, dan kehilangan sektor sosial-ekonomi kami. Kami tidak akan bertempur lagi di dalam wilayah Pakistan," kata Khan di distrik Waziristan Utara, yang pernah menjadi pusat aktivitas milisi Taliban.

Pengungsi Pashtun Pakistan di Waziristan Selatan di kamp pengungsi Dera Ismail Khan.[www.rferl.org]

Selama kunjungannya ke daerah pedalaman, Khan mendapat penjelasan singkat tentang operasi yang dilakukan, operasi yang sedang berlangsung, rehabilitasi orang-orang terlantar, proyek pembangunan sosial-ekonomi dan pemagaran di sepanjang perbatasan Pakistan-Afganistan. Imran Khan berjanji untuk memainkan peran dalam perdamaian dan stabilitas di Afganistan.

Baca: Polisi Pakistan Tangkap Pemimpin Partai yang Serukan Martir

Perdana Menteri juga mengumumkan berbagai proyek kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan administrasi untuk distrik-distrik yang baru didirikan di wilayah kesukuan sebelumnya.

Tujuh daerah bekas wilayah kesukuan yang dikelola secara federal, termasuk etnis Pahstun, yang awal tahun ini bergabung dengan provinsi Khyber-Pakhtunkhwa, mengakhiri warisan kolonial lama yang lebih dari abad terhadap suku-suku di perbatasan Pakistan.

Berita terkait

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

45 menit lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Setahun Menjabat PM Skotlandia Humza Yousaf Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

16 jam lalu

Setahun Menjabat PM Skotlandia Humza Yousaf Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

PM Skotlandia Humza Yousaf dilantik saat usianya masih 37 tahun, setahun lalu. Tak sampai setahun ia mengundurkan diri. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

8 hari lalu

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.

Baca Selengkapnya

5 Negara Laporkan PM Israel Benjamin Netanyahu ke ICC, Berikut Profil International Criminal Court

9 hari lalu

5 Negara Laporkan PM Israel Benjamin Netanyahu ke ICC, Berikut Profil International Criminal Court

Setidaknya 5 negara laporkan PM Israel Benjamin Netanyahu ke ICC. Negara mana saja? Sejauh mana kewenangan ICC bisa menanganinya?

Baca Selengkapnya

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

10 hari lalu

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

Presiden Iran Ebrahim Raisi akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan mulai pekan ini, meski negara itu baru saja diserang Israel pada Jumat lalu

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia, Indonesia Masuk?

16 hari lalu

10 Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia, Indonesia Masuk?

Negara dengan biaya hidup termurah di dunia pada 2024, Pakistan berada di urutan pertama

Baca Selengkapnya

Profil Korban Jiwa Penusukan di Australia: Ibu Baru, Mahasiswi Cina hingga Pengungsi Ahmadiyah

17 hari lalu

Profil Korban Jiwa Penusukan di Australia: Ibu Baru, Mahasiswi Cina hingga Pengungsi Ahmadiyah

Warga Australia berduka atas kematian lima perempuan dan seorang pria penjaga keamanan pengungsi asal Pakistan.

Baca Selengkapnya

Jerman Disebut Minta NATO Blokir Embargo Senjata PBB terhadap Israel

26 hari lalu

Jerman Disebut Minta NATO Blokir Embargo Senjata PBB terhadap Israel

Menlu Jerman Annalena Baerbock disebut mendesak NATO untuk memblokir rancangan resolusi PBB yang menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel.

Baca Selengkapnya

Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

28 hari lalu

Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi pada Jumat 5 April 2024 yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel.

Baca Selengkapnya

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

51 hari lalu

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.

Baca Selengkapnya