TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk memberlakukan zona larangan terbang di perbatasan kedua negara. Namun rencana zona larangan terbang ini ditentang oleh Amerika Serikat.

Kesepakatan militer, yang diteken Korea Utara dan Korea Selatan pada pertemuan puncak bulan lalu di Pyongyang, adalah salah satu perjanjian konkret antara dua negara tahun ini. Namun para pejabat AS khawatir bahwa hal itu dapat merusak kemajuan substansial dalam denuklirisasi Korut.

Baca: Singapura Menghukum Penyuplai Barang Mewah ke Korea Utara

Dilaporkan Reuters, 18 Oktober 2018, salah satu kesepakat militer keduanya termasuk penghentian semua tindakan bermusuhan, zona larangan terbang di sekitar perbatasan dan pembersihan ranjau darat dan pos penjaga secara bertahap di Zona Demiliterisasi.

Kepala delegasi Korea Utara, Ri Son Gwon, berjabat tangan dengan mitra Korea Selatan, Cho Myoung-gyon, ketika mereka bertukar dokumen setelah pertemuan mereka di desa Panmunjom di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, Korea Selatan, 9 Januari 2018. [REUTERS / Korea Pool]

Menteri Luar Negeri AS Pompeo menyatakan ketidakpuasannya dengan perjanjian kedua Korea selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, pekan lalu.

Amerika Serikat tidak mungkin secara terbuka memprotes prakarsa antar-Korea, kata pejabat Seoul, tetapi keterlibatan mendalam dalam penegakan sanksi dan operasi militer memberikannya pengaruh untuk menunda atau mengubah kebijakan.

Sementara Komandan tertinggi Angkatan Darat Korea Selatan mengatakan pasukan garis depan akan terus mencermati Korea Utara terlepas dari kesepakatan antar-Korea baru-baru ini untuk mengurangi ketegangan perbatasan.

Baca: Korea Selatan - Korea Utara Mulai Proyek Jalur Kereta Tahun Ini

Jenderal Kim Yong-woo, kepala staf Angkatan Darat, menanggapi kekhawatiran anggota parlemen tentang keamanan perbatasan, setelah kedua Korea sepakat bulan lalu untuk menciptakan zona larangan terbang di atas Zona Demiliterisasi (DMZ), seperti dilansir dari Yonhap News Agency.

Zona larangan terbang adalah titik kunci untuk AS karena akan secara efektif mencegah latihan udara jarak dekat, kata sumber itu, dan menambahkan bahwa Pompeo mengangkat masalah ini selama telepon dengan Kang.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bergandengan tangan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, setelah menonton pertandingan massal The Glorious Country di Stadion May Day, Pyongyang, Korea Utara, 19 September 2018. (Pyongyang Press Corps Pool via AP, File)

Zona larangan terbang akan berlaku efektif pada 1 November, di sepanjang garis 40 kilometer utara dan selatan dari Garis Demarkasi Militer di Timur dan 20 kilometer di Barat untuk pesawat sayap tetap.

Kesepakatan itu juga melarang latihan langsung yang melibatkan pesawat sayap tetap dan peluru kendali dari udara ke darat di area larangan terbang.

Baca: Komentar Trump Soal Sanksi Korut Picu Kontroversi di Korsel

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengadakan latihan seperti itu secara teratur sampai menghentikan latihan bersama pada bulan Juni.

Ada pembatasan yang berbeda pada helikopter, pesawat tak berawak dan balon, dengan pengecualian untuk operasi komersial dan non-militer seperti medis, bencana dan penggunaan pertanian.

Dua pesawat tempur generasi kelima Amerika Serikat, F-35A Lightning IIs (kiri dan tengah) di Pangkalan Udara Kunsan, Korea Selatan, 3 Desember 2017. F-35A akan mengikuti latihan besar-besara Amerika Serikat dan Korea Selatan, Vigilant Ace. Senior Airman Colby L. Hardin/U.S. Air Force photo via AP

Dalam operasi udara jarak dekat, pesawat menyediakan senjata bagi pasukan yang mungkin beroperasi di dekat pasukan musuh. Sebagian besar jet tempur yang dioperasikan pasukan AS di Korea Selatan, seperti F-16, dapat memainkan operasi tersebut.

Baca: Trump Mau Ketemu Kim Jong Un setelah 6 November, Kenapa?

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Christopher Logan menolak berkomentar mengenai perjanjian itu tetapi mengatakan Departemen Pertahanan mendukung upaya untuk mengurangi ketegangan militer.

Departemen Pertahanan AS menyatakan tetap mendukung penuh para diplomat AS saat mereka bekerja untuk mencapai denuklirisasi dari Korea Utara sebagaimana disetujui oleh Kim Jong Un.