Bisakah Donald Trump Dimakzulkan Atas Kasus Michael Cohen?
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Kamis, 23 Agustus 2018 17:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pengacara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Michael Cohen bersaksi pada Selasa 21 Agustus kemarin bahwa dengan arahan presiden, dia mengatur pembayaran uang tutup mulut kepada dua bintang porno, Stormy Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal, menjelang pemilihan presiden 2016, dan ini bisa mengancam Trump lewat pemakzulan.
Keduanya diberikan uang tutup mulut setelah mengatakan mereka pernah berhubungan seks dengan Trump.
Baca: Bekas Pengacara Mengaku Bersalah, Trump: Jangan Sewa Jasanya
Dilaporkan Reuters, 23 Agustus 2018, Michael Cohen memberikan kesaksian di ruang sidang New York sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa di mana dia mengaku bersalah atas pelanggaran keuangan kampanye, penghindaran pajak dan penipuan bank.
Donald Trump mengatakan di Twitter sehari setelahnya bahwa pelanggaran keuangan kampanye yang disebut Cohen bukanlah kejahatan. Pengacara Donald Trump, Rudy Giuliani, mengatakan pembayaran itu bersifat pribadi dan tidak terkait dengan kampanye.
Namun apakah pelanggaran yang diakui Michael Cohen bisa mendakwa Donald Trump? Konstitusi AS tidak membahas hal ini. Sejumlah ahli hukum mengatakan bahwa seorang presiden tidak dapat didakwa ketika menjabat, dan bahwa jika seorang presiden melakukan kejahatan, satu-satunya langkah yang diambil adalah pemakzulan. Konstitusi AS menetapkan bahwa presiden dapat diberhentikan karena pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan tinggi dan kejahatan lainnya.
Mahkamah Agung AS belum memutuskan apakah presiden yang menjabat dapat dituduh melakukan kejahatan, tetapi dalam memorandum tahun 2000, Departemen Kehakiman menyimpulkan bahwa proses pidana akan secara tidak sah mengganggu kemampuan presiden untuk melaksanakan pekerjaannya.
Para ahli hukum lain mengatakan bahwa presiden yang menjabat dapat didakwa, dengan alasan bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum.
Baca: Eks Pengacara Donald Trump Akhirnya Akui Trump Suap Bintang Porno
Proses pemakzulan dimulai di House of Representatives atau DPR. Anggota DPR dapat mengajukan resolusi pemakzulan seperti mengajukan RUU, atau DPR dapat memulai proses dengan memberikan resolusi yang mengesahkan penyelidikan.
Pemakzulan membutuhkan suara mayoritas untuk mengesahkan resolusi pemakzulan DPR, tetapi pemecatan presiden dari jabatan lebih lanjut membutuhkan sedikitnya dua pertiga suara mayoritas di Senat.
