5 Fakta Pelanggaran Hukum yang Menjerat Michael Cohen
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Kamis, 23 Agustus 2018 16:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berulang kali membela mati-matian Presiden Donald Trump, Michael Cohen, akhirnya mengaku bersalah atas beberapa tuduhan kejahatan. Namun Presiden Donald Trump menolak dua tuduhan pelanggaran keuangan kampanye dan menganggap tuduhan itu bukan kejahatan.Berikut ini sejumlah fakta dalam kasus hukum yang menjerat Michael Cohen, yang dilansir dari Associated Press, 23 Agustus 2018, mulai dari awal mula tuntutan bergulir hingga bagaimana dalil hukum Amerika Serikat bisa menyeret Michael Cohen .
1. Apa Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Michael Cohen?
Berdasarkan undang-undang AS, menyuap seseorang untuk tutup mulut bukanlah kejahatan. Namun Departemen Kehakiman mengatakan pembayaran uang suap yang diatur oleh Michael Cohen untuk menyembunyikan perselingkuhan Donald Trump adalah kontribusi kampanye yang tidak dilaporkan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
Baca: Eks Pengacara Donald Trump Akhirnya Akui Trump Suap Bintang Porno
Yang menjadi masalah adalah pembayaran ini harus sesuai pada undang-undang keuangan kampanye negara, yang membatasi berapa banyak seseorang dapat menyumbang uang untuk kampanye dan melarang perusahaan untuk memberikan kontribusi langsung.
Meskipun beberapa ahli keuangan kampanye menyarankan sebelum pengakuan Cohen, bahwa pembayaran kepada dua perempuan yang mengatakan mereka pernah berhubungan seks dengan Trump dapat diatur untuk tujuan lain, seperti melindungi reputasi pribadi Donald Trump, Cohen sendiri mengakui bahwa tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilihan dan melindungi pencalonan Trump.
Uang suap sebesar US$ 150.000 (Rp 2,1 miliar/kurs Rp 14.631 per Dolar AS) untuk mantan model Playboy, Karen McDougal, oleh penerbit National Enquirer American Media Inc. dan pembayaran US$ 130.000 (Rp. 1,9 miliar) untuk bintang porno, Stormy Daniels, jauh melebihi batas kontribusi kampanye yang diizinkan.
Kontribusi individu untuk kampanye dibatasi pada US$ 2.700 (Rp 39 juta) per individu pada 2016. Itu berarti Cohen hanya boleh menyumbang US$ 5.400 (Rp 79 juta) langsung ke kampanye Trump selama pemilihan awal dan pemilihan presiden.
<!--more-->
2. Hukuman yang Mengancam Michael Cohen?
Michael Cohen bisa dituntut dengan dalil "melakukan kontribusi perusahaan yang melanggar hukum" dan "membuat kontribusi kampanye yang melebihi batas yang diizinkan".
Baca: Bekas Pengacara Mengaku Bersalah, Trump: Jangan Sewa Jasanya
Karena kedua dakwaan melibatkan jumlah uang di atas US$ 25.000 (Rp 365 juta), kedua dakwaan adalah tindak pidana berat yang masing-masing bisa mengancam Cohen dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Michael Cohen juga menghadapi pembebasan paling lama tiga tahun dan denda potensial US$ 250.000 (Rp 3,6 miliar) untuk setiap dakwaan.
Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, hukuman Cohen di bawah prosedur federal atas semua tuduhan terhadapnya adalah 46 hingga 63 bulan penjara.
3. Bagaimana Pemerintah Membuktikan Pelanggaran Michael Cohen?
Untuk dakwaan pidana, Departemen Kehakiman harus membuktikan bahwa seorang terdakwa dengan sengaja melanggar hukum keuangan kampanye.
Ini menjadi tugas yang rumit dan merupakan standar yang jauh lebih ketat daripada yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Federal, yang memiliki otoritas penegakan sipil dan kriminal, dan mengenakan denda dalam kasus-kasus di mana pelanggaran itu tidak sengaja.
Kemungkinan akan sulit bagi Michael Cohen untuk mencoba membantah bahwa pelanggaran kampanyenya tidak disengaja mengingat tuduhan bahwa dia mencoba menyembunyikan tujuan pembayaran sebagai pengeluaran hukum yang sah, dan menggunakan perusahaan untuk transaksi.
<!--more-->
4. Apa Kata Donald Trump?
Strategi Trump sejauh ini adalah untuk mengecilkan tuduhan dan menyerang kredibilitas Michael Cohen.
Dalam serangkaian tweet, Donald Trump menyebut Cohen sebagai pengacara yang buruk dan mengatakan "jika ingin mencari pengacara bagus sebaiknya jangan Michael Cohen", menuduhnya mengarang cerita, dan mengatakan dia mengaku bersalah atas pelanggaran dana kampanye yang bukan kejahatan.
If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018
Dia juga menyebut kampanye mantan Presiden Barack Obama melakukan hal serupa dan mengatakan "Presiden Obama memiliki pelanggaran keuangan kampanye besar dan mudah diselesaikan!"
Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018
<!--more-->
5. Apa Perbedaan Kasus Barack Obama dan Michael Cohen?
Komisi Pemilihan Federal menemukan selama audit bahwa kampanye Barack Obama pada 2008 tidak mengajukan laporan kontribusi 48 jam secara tepat waktu atas 1.200 lebih sumbangan senilai US$ 1,9 juta (Rp 27 miliar). Laporan semacam itu harus diajukan pada donasi sebesar US$ 1.000 (Rp 14 juta) atau lebih dalam 20 hari terakhir dari masa pemilihan.
Baca: Siapa Michael Cohen, Pengacara Trump, yang Digeledah FBI?
Komisi juga menemukan bahwa kampanye telah terlambat mengembalikan sejumlah kontribusi yang melampaui batas legal, dan menemukan beberapa kesalahan pelaporan lainnya berkenaan dengan tanggal kontribusi.
Komisi mendenda kampanye Obama sebesar US$ 375.000 (Rp 5,4 miliar) untuk pelanggarannya, salah satu denda terbesar terhadap kampanye presiden saat itu, meskipun kampanye Obama tidak terbukti melanggar hukum.
Dalam kasus Cohen, dia mengakui dia tahu dia melanggar hukum dengan melakukan pembayaran. Berbeda dengan kasus Obama, di mana masalah ini dilaporkan tepat waktu, pembayaran uang rahasia tidak pernah diungkapkan sama sekali pada pengajuan kampanye Trump.
Andrew Herman, seorang pengacara spesialisasi pendanaan kampanye di firma hukum Miller & Chevalier, mengatakan bahwa kedua kasus itu adalah sepenuhnya berbeda.
"Salah satunya adalah kesalahan dokumen. Dan yang lainnya adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk menyamarkan pembayaran yang dilakukan guna mempengaruhi pemilihan," kata Herman.
