Najib Razak Minta Jho Low Bertanggung Jawab Soal Equanimity?

Editor

Budi Riza

Selasa, 14 Agustus 2018 12:37 WIB

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tiba di pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Juli 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengatakan pengusaha buron Low Taek Jho atau Jho Low harus dimintai pertanggung-jawaban.

Baca:

Najib Razak Tarik Gugatan Terhadap 3 Pejabat Soal 1MDB, Ada Apa?

Terdakwa Isu 1MDB, Najib Razak Jadi Oposisi Parlemen Malaysia

Advertising
Advertising

Ini harus dilakukan jika Low terbukti membeli kapal pesiar mewah Equanimity menggunakan uang curian dari perusahaan investasi negara yaitu 1Malaysia Development Berhad, seperti yang diduga selama ini.

Berdasarkan klaim dari kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada tahun lalu, kapal mewah senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,7 triliun itu dimiliki oleh Low Taek Jho atau Jho Low. Kapal ini terdaftar di Cayman island.

Kapal pesiar Equanimity dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, di pojok kanan atas. Bernama via New Straits Times.

“Saya tidak ingin mengatakan apapun. Kami tidak terlibat soal yacht itu,” kata Najib di Gedung Dewan Rakyat Malaysia seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 13 Agustus 2018. “Saya selalu menekankan tidak seorang pun berada di atas hukum.”

Najib saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus pelanggaran kepercayaan terkait transfer senilai Rp150 miliar dari SRC International ke rekening pribadinya. SRC merupakan anak perusahaan 1MDB. Najib terancam hukuman penjara hingga 20 tahun.

“Jika itu dilakukan secara ilegal, jika yacht itu diperoleh dengan cara yang ilegal dalam arti uang yang bukan miliknya telah digunakan seperti yang dituduhkan, maka dia (Low) harus bertanggung jawab soal ini.

Selain dalam kasus dugaan menerima uang suap dari SRC, Najib juga menjadi terdakwa dalam kasus pencucian uang saat ini.

Mengenai kapal pesiar ini, Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang mengalahkan Najib pada pemilu 9 Mei 2018, berkukuh mengatakan Equanimity merupakan milik Malaysia. Dia juga berencana menjual kapal ini secepatnya karena biaya pemeliharaan yang relatif mahal.

Jho Low. scmp.com

Mahathir mengunjungi kapal ini pada Sabtu pekan lalu setelah pemerintah Indonesia menyerahkannya kepada Malaysia pada Senin pekan lalu. Saat memasuki Equanimity, Mahathir mengatakan orang-orang kaya seperti pendiri Microsoft Bill Gates mungkin saja tertarik untuk membeli.

Baca:

Najib Razak Bagikan Uang Rp 1,7 Triliun Jelang Pemilu 2013?

Sedang Buron, Tersangka Kasus 1MDB Mengecam PM Mahathir

Mahathir juga mengatakan kapal ini tidak akan dibuka untuk umum karena itu malah akan mengurangi minat calon pembeli. Mahathir meminta Low untuk muncul ke publik dan menjelaskan soal uang pembelian kapal itu jika merasa dirinya benar.

Jho Low lewat pengacaranya mengirimkan pernyataan yang mengecam pernyataan Mahathir itu. Menurut Low, kasus kepemilikan kapal ini masih akan dibahas di pengadilan di AS. Low menilai Mahathir telah melakukan pengadilan lewat media terhadap dirinya dengan menganggapnya bersalah.

Berita terkait

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

3 Februari 2024

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

Dewan Pengampunan Malaysia mengumumkan bahwa hukuman mantan perdana menteri Najib Razak karena korupsi telah dikurangi dari 12 menjadi enam tahun

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

2 November 2023

Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

Najib Razak menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi yang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Baca Selengkapnya

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

12 September 2023

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB

Baca Selengkapnya

Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

7 September 2023

Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

Malaysia menginginkan mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng yang dihukum tahun lalu di AS karena membantu menjarah 1MDB

Baca Selengkapnya

Komisi Antikorupsi Malaysia Sebut Buronan 1MDB Jho Low di Makau

30 Mei 2023

Komisi Antikorupsi Malaysia Sebut Buronan 1MDB Jho Low di Makau

Buronan pemodal Malaysia Jho Low, yang dicari karena peran kuncinya dalam skandal 1MDB bernilai miliaran dolar, diyakini bersembunyi di Makau.

Baca Selengkapnya

Dibayar Rp298 Miliar, Bintang Rap AS Bantu Buronan 1MDB Berfoto dengan Obama

19 April 2023

Dibayar Rp298 Miliar, Bintang Rap AS Bantu Buronan 1MDB Berfoto dengan Obama

Dana US$2 juta atau sekitar Rp29,8 miliar dari buronan 1MDB mengalir untuk dana kampanye Obama pada 2012

Baca Selengkapnya

Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

18 April 2023

Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

Global Royalty menuntut pengembalian 43 perhiasan yang dipinjamkan pada Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor.

Baca Selengkapnya

Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

31 Maret 2023

Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

Eks PM Malaysia Najib Razak menghadapi tiga persidangan lain terkait gratifikasi di 1MDB dan lembaga-lembaga pemerintah lain.

Baca Selengkapnya

Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

3 Maret 2023

Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan dari dakwaan terkait audit pemerintah dalam skandal 1MDB

Baca Selengkapnya