PM Trudeau Bakal Terus Bicarakan HAM dengan Saudi

Editor

Budi Riza

Kamis, 9 Agustus 2018 08:31 WIB

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau [Canada Newa]

TEMPO.CO, Ottawa – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan akan terus mendesak pemerintah Arab Saudi soal kebebasan hak-hak sipil di tengah ketegangan diplomatik kedua negara.

Baca:

Diplomatnya Diusir, Kanada Melawan Arab Saudi

Kanada Minta UEA dan Inggris Dinginkan Hubungan dengan Saudi

Advertising
Advertising

Namun, Trudeau juga mengakui sudah ada perbaikan mengenai perlakuan Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Saudi.

Trudeu mengatakan ini merupakan soal perbedaan pandangan diplomatik dengan pemerintah Saudi dan telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Chrystia Freeland, untuk berbicara soal ini dengan mitranya dari Saudi.

“Pembicaraan diplomatik berlanjut. Kami tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan Arab Saudi. Ini merupakan negara yang berpengaruh di dunia, yang juga membuat kemajuan dalam area HAM,” kata Trudeau seperti dilansir Reuters pada Rabu, 8 Agustus 2018.

Trudeau menambahkan,”Tapi kami akan terus menyoroti tantangan yang muncul kapan dan di mana baik di Arab Saudi atau negara lain,” kata dia.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud didampingi Pangeran Alwaleed bin Talal setelah melakukan tarian pedang tradisional Ardha dalam festival Budaya Janadriyah di Riyadh, Arab Saudi, 20 Februari 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

Ketegangan diplomatik Kanada dan Saudi bermula dari ungkapan keprihatinan Menlu Kanada Freeland soal penangkapan sejumlah aktivis HAM untuk advokasi perempuan yaitu Samar Badawi.

Saudara Samar yaitu Raif Badawi merupakan seorang blogger terkenal di Saudi dan sedang menjalani tahanan selama sepuluh tahun karena menyatakan perbedaan pandangan.

Raif juga sempat dicambuk di depan umum terkait hukuman yang diterimanya. Istri dan anak Raif tinggal di Kanada dan merupakan warga negara itu.

Sejak beberapa bulan terakhir, Saudi kerap menangkap sejumlah aktivis yang menyuarakan hak perempuan untuk mengendarai mobil. Para aktivis juga mengkritik sistem pemerintahan kerajaan yang didominasi lelaki.

Baca:

Raja Saudi Salman mulai melonggarkan sejumlah aturan dengan mengizinkan perempuan untuk mengendarai mulai beberapa bulan lalu. Dia juga mulai mengizinkan bioskop untuk memutar film domestik dan asing.

Soal permintaan Kanada agar Saudi segera melepaskan aktivis yang ditahan, Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan tidak ada ruang untuk mediasi soal ini. Menurut dia,”Ottawa tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan.”

Pada akhir pekan lalu, pemerintah Saudi membekukan perdagangan dengan Kanada dan mengusir duta besarnya. Saudi juga berencana mengakhiri program medis dan pendidikan di Kanada.

Menurut USA Today, pemerintah Saudi masih mempertimbangkan soal tambahan sanksi untuk Kanada. Investasi Kanada di Saudi disebut tidak terdampak soal ini.

Media Financial Times, seperti dikutip Reuters, melaporkan bank sentral Saudi dan lembaga pengelola dana pensiun untuk menjual surat berharga dari Kanada seperti saham, obligasi dan uang tunai berapapun kerugian yang mungkin timbul.

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

7 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

12 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

40 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

45 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

46 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

50 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

53 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

59 hari lalu

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya