TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat menyesalkan pemilu Kamboja yang cacat dan berencana memperluas pembatasan visa bagi pejabat Kamboja. AS menilai hasil pemilu sebagai kemunduran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Kamboja.

Partai Perdana Menteri Hun Sen yang berkuasa selama 33 tahun, memenangkan pemungutan suara pada Minggu 29 Juli dengan hasil yang sudah dipastikan dimenangi Partai Rakyat Kamboja setelah satu-satunya partai oposisi utama dibubarkan tahun lalu oleh pengadilan.

Baca: Perdana Menteri Hun Sen Memenangkan Pemilu Kamboja 2018

Dilaporkan Associated Press, pernyataan dari kantor sekretaris pers Gedung Putih menyebut ketidakikutsertaan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, pembatasan terhadap aktivis, dan ancaman terhadap non-pemilih sebagai kemunduran demokrasi dan pencabutan hak pemilih.

Dilaporkan AS akan mempertimbangkan langkah-langkah termasuk memperluas pembatasan visa untuk pejabat Kamboja yang diumumkan pada Desember.

Tokoh yang diasingkan pemerintah Kamboja telah lama menginginkan larangan perjalanan para pejabat Kamboja, tindakan yang ditujukan untuk menghukum para pemimpin tanpa menyakiti rakyat Kamboja.

Baca: Wartawan Kamboja Benarkan Ada Suap di Pemilu

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Dilansir dari Reuters, juru bicara Partai Rakyat Kamboja, Sok Eysan, mengatakan partai itu memenangkan sekitar 100 dari 125 kursi parlemen. DAP, sebuah situs web pro-pemerintah, mengatakan setelahnya bahwa Partai Rakyat Kamboja telah memenangkan 114 kursi. Dua partai lainnya, partai royalis Funcinpec dan Liga untuk Partai Demokrasi, masing-masing memenangkan lima dan enam kursi.

KPU Kamboja mengklaim 82 persen ikut mencoblos dalam pemilu Kamboja kali ini. Sementara jumlah pemilih adalah 90 persen dalam pemilihan lokal 2017 dan 69,61 persen pada pemilihan umum sebelumnya pada 2013.

Baca: Memerintah Kamboja Selama 33 Tahun, Siapa Sosok Hun Sen?

Mantan presiden CNRP, Sam Rainsy, yang tinggal di pengasingan, mengatakan pemilu itu merupakan kemenangan semu bagi Hun Sen.

Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan visa pada beberapa anggota pemerintah Kamboja atas tindakan keras terhadap para kritikus dan sanksi yang dijatuhkan pada Juni pada pejabat tinggi yang dekat dengan Hun Sen. Sementara Uni Eropa mengancam Kamboja dengan sanksi ekonomi.

Komisi Pemilihan Umum Kamboja dan sejumlah pengawas internasional menyampaikan ulasan pelaksanaan pemilu Kamboja 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa pemungutan suara Kamboja "gagal mewakili kehendak rakyat Kamboja".

"Pemilu yang cacat, yang tidak mengikutsertakan partai oposisi utama negara itu, mewakili kemunduran yang paling signifikan terhadap sistem demokrasi yang diabadikan dalam konstitusi Kamboja," kata Sanders.

"Amerika Serikat akan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk menanggapi pemilihan dan kemunduran baru-baru ini terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Kamboja, termasuk perluasan signifikan dari pembatasan visa yang diumumkan pada 6 Desember 2017," kata Sanders, seperti dikutip Reuters.

Baca: Pemilu Kamboja, Jumlah Suara Tidak Sah Belum Bisa Dipublikasi

Juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan pernyataan Amerika Serikat adalah upaya untuk mengintimidasi Kamboja.

"Ini bertentangan dengan Kamboja yang memilih untuk memutuskan nasib mereka sendiri," kata Phay Siphan.