TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dilarang mencalonkan kembali sebagai Presiden pada 2022 sesuai salinan resmi final draft konstitusi rancangan komite konsulatif.

Baca:

Duterte Usir Biarawati Katolik Australia dari Filipina

Bikin Pernyataan Kontroversial, Duterte Sebut Tuhan itu Bodoh

Ketentuan ini tertera pada bagian 2 Pasal, XXII pada draft itu, yang menyatakan, seperti dilansir media Philstar, Selasa, 18 Juli 2018,”Presiden inkumben dilarang mencalonkan diri sebagai Presiden dalam pemilihan pada 2022 di bawah Konstitusi Federal.”

Dilansir Filipino Times, Duterte meminta komite konsultatif atau Consultative mmittee meninjau konstitusi untuk mengalihkan bentuk pemerintahan dari kesatuan ke federal. Dia juga ingin mengundurkan diri dari jabatan pada 2019.

Mandat komisi itu hanyalah berupa rekomendasi. Naskah rancangan konstitusi itu akan dibahas di kongres lewat mekanisme amandemen aktual atau revisi Konstitusi 1987.

Baca:

Presiden Duterte Larang 7 hal Ini di Filipina, Apa saja?

Duterte Siap Mundur Jika Ada Petisi Memprotes Ciuman Bibirnya

Komite mengajukan draf awal kepada Rodrigo Duterte beberapa pekan lalu. Duterte bertugas sebagai ketua Komisi Transisi Federal dengan mandat hingga 30 Juni 2022.

Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]

Dalam draft-draft yang direvisi, Rodrigo Duterte menyerukan pemilihan untuk proses transisi Presiden dan wakil presiden berlangsung dalam waktu 6 bulan. Presiden transisi ini akan memegang jabatan hingga 30 Juni 2022, memimpin transisi ke sistem pemerintahan federal.

Di bawah draft yang direvisi, presiden transisi, wakil presiden dan anggota komisi tramisi juga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri di jabatan publik pada pemilihan Mei 2022. Komisi transisi akan memiliki,”kekuatan untuk mendirikan kantor, menunjuk dan mempekerjakan pejabat dan karyawannya sendiri yang mungkin mereka perlukan.

Ketentuan yang memungkinkan semua pejabat pemerintah di bawah Konstitusi pada 1987 untuk terus memegang jabatan tetap, yang berada di bawah ketentuan sementara yang telah direvisi.

Masyarakat telah menyuarakan keprihatinan atas ketentuan ini karena kegagalan untuk menyelenggarakan pemilu pada Mei 2022 akan memperpanjang jangka waktu mereka yang terpilih sebelum masa transisi.

Sebagaimana dinyatakan dalam revisi ketentuan sementara dari draft piagam pemilihan nasional, regional dan lokal, yang akan digelar pada Mei 2022.

Survei yang dilakukan dari 15 – 21 Juni 2018, menunjukkan 67 persen orang Filipina menentang perubahan. Survei yang sama mengungkapkan 62 persen orang Filipina tidak mendukung pergeseran dari sistem pemerintahan kesatuan ke pemerintahan federal. Duterte ingin mengubah bentuk negara untuk mengakomodir gerakan separatis yang menuntut otonomi daerah yang lebih luas.

MUH.BASKHORO W.D.