Grup Advokasi HAM Global Kecam Amerika Keluar dari Dewan HAM PBB
Reporter
Non Koresponden
Editor
Budi Riza
Rabu, 20 Juni 2018 13:59 WIB
TEMPO.CO, New York- Sejumlah lembaga advokasi Hak Asasi Manusia global mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB.
AS menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB karena menilai lembaga ini mengalami bias kronis terhadap Israel sementara mengabaikan negara-negara pelanggar HAM seperti Cina, Kuba dan Venezuela.
Baca:
Amerika Serikat Veto Resolusi DK PBB untuk Palestina
Sebuah Survei Ungkap Pertentangan Yahudi Amerika Serikat - Israel
“Sekali lagi, Presiden Trump menunjukkan pengabaian penuh terhadap hak-hak dasar dan kebebasan yang katanya didukung AS. Dewan HAM PBB bukan lembaga sempurna dan keanggotaannya kerap mendapat sorotan. Namun, lembaga ini merupakan kekuatan penting untuk akuntabilitas dan keadilan,” kata Salil Shetty, sekretaris jenderal Amnesty International, seperti dilansir CNN, Selasa, 19 Juni 2018 waktu setempat.
12 Organisasi pembela HAM juga mengkritik keputusan Amerika sambil mengatakan Dewan HAM bukanlah lembaga sempurna namun itu tidak bisa menjadi alasan AS untuk keluar. Organisasi yang mengkritik seperti Save the Children, Freedom House dan The United Nations Association – USA.
Baca:
Israel Ingin AS Rahasiakan Perangkat Lunak F-35 Dari Turki
Amerika Serikat Diminta Israel Akui Dataran Tinggi Golan Miliknya
“Keputusan ini kontra-produktif terhadap keamanan nasional Amerika dan kepentingan kebijakan luar negeri. Ini hanya akan membuat sulit pembelaan terhadap prioritas HAM dan bantuan bagi para korban penyiksaan di seluruh dunia,” kata organisasi itu dalam pernyataan bersama.
Eksekutif Direktur Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengkritik keputusan Trump ini. “Semua yang dipedulikan Trump hanya soal membela Israel,” kata Roth seperti dilansir media Times of Israel.
Keputusan AS keluar dari Dewan HAM PBB, yang berbasis di Jenewa – Swiss, ini terjadi hanya sehari setelah Ketua HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein, mengecam kebijakan pemerintahan Trump yang memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka karena memasuki AS secara ilegal.
Kebijakan Trump untuk memisahkan anak imigral dari orang tuanya memicu kontroversi di AS dengan sejumlah tokoh baik dari Partai Demokrat dan Republik mengkritik hingga mengecamnya sebagai kebijakan tidak manusiawi.
Dewan HAM PBB, seperti dilansir situs News.UN.Org, beranggotakan 47 negara, yang dipilih lewat Sidang Umum PBB. Anggota dipilih sebagai perwakilan regional di Bumi dengan masa keanggotaan tiga tahun dan dapat diperpanjang dua periode.
Dalam pernyataannya, Dubes Amerika untuk PBB, Nikki Halley, dan Menlu Mike Pompeo, mengatakan Dewan PBB gagal melindungi HAM. Keduanya mengkritik negara pelanggar HAM justru menjadi anggota seperti Cina, Kuba dan Venezuela. Halley mengatakan Dewan HAM PBB menjadi lembaga yang bias politik secara kronis terhadap Israel. AS akan terus membela HAM dari luar Dewan HAM PBB dan akan kembali bergabung jika reformasi telah terjadi.
