TEMPO.CO, Jakarta - Partai Rakyat Kamboja pimpinan Perdana Menteri Hun Sen mengancam akan memenjarakan tokoh oposisi yang memimpin kampanye jari bersih atau boikot pemilu pada 29 Juli mendatang.

Baca: Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu

Partai penguasa Kamboja yang mengeluarkan peringatan pada Jumat, 15 Jnuni 2018 menganggap pihak yang menyerukan boikot pemilu mirip dengan orang yang menghasut untuk menghalangi pemilihan dan dapat didakwa dengan tuduhan kriminal.

"Pengadilan dapat mengambil tindakan hukum ... Menurut undang-undang pemilu, orang-orang yang menghalangi pemilihan dapat didenda dan menghadapi tuntutan pidana," kata juru bicara partai, Sok Eysan, seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat, 15 Juni 2018.

Ancaman itu dibuat untuk menanggapi seruan kelompok oposisi kepada pendukungnya untuk tidak ikut pemilu. Menurut oposisi, pemilu tersebut hanya untuk melegitimasi kekuasaan tak berujung Hun Sen.

Baca: Kamboja Mengincar Sam Rainsy, Tuding Sabotase Pemilu

Seruan itu diikuti dengan pengunggahan gambar yang menunjukkan jari bersih tanpa tinta pemilu di media sosial, simbol boikot di Kamboja. Pemilih di Kamboja wajib mencelupkan jarinya ke tinta setelah memberikan suara mereka.

"Kami menyerukan kepada mereka untuk tidak mengotori tangan mereka dalam pemilihan palsu ini," kata Sam Rainsy, mantan pemimpin oposisi yang berada di pengasingan di Prancis melalui tweet-nya awal pekan ini.

Seruan Hun Sen muncul ketika para pakar hak asasi PBB menyerukan kepada penguasa Kamboja untuk menghormati hak golput.

"Seruan untuk memboikot pemilu, baik pemaksaan maupun mengintimidasi, juga tidak, dengan sendirinya, mempengaruhi ketertiban umum. Sebaliknya, itu membuat pemilih bebas untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak," kata pakar hak-hak PBB dalam sebuah pernyataan.

Baca: 30 Tahun Berkuasa di Kamboja, Hun Sen Ingin Lanjut 10 Tahun Lagi

PBB juga menyuarakan keprihatinan tentang tindakan keras terhadap pers menjelang pemilu Kamboja, termasuk peraturan baru dari otoritas pemilu yang melarang laporan yang dapat menghalangi orang untuk memilih.

Negara Barat juga menyuarakan keprihatinan serupa, terutama setelah partai oposisi utama negara itu dibubarkan pada November lalu. Barat mengatakan pemilu tidak lagi sah.

Tetapi dukungan Cina untuk pemilu Juli mendatang yang tak tergoyahkan telah membebaskan Hun Sen dari ketergantungannya pada donor Barat. Para pengamat mengatakan, dukungan politik dan keuangan Cina justru meningkatkan tindakan keras Hun Sen terhadap kritikus politik, media,masyarakat sipil, dan terbaru muncul ancaman memenjarakna penggerak boikot pemilu.

CHANNEL NEWS ASIA