TEMPO.CO, Doha - Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, menolak keinginan pemerintah Qatar untuk bergabung dengan organisasi militer itu karena keanggotaannya hanya untuk negara-negara Amerika Serikat dan Eropa.

Penolakan NATO diumumkan pada pada Rabu, 6 Juni 2018 dan menjadi tanggapan terhadap pernyataan menteri pertahanan Qatar sehari sebelumnya.

Baca:

Setahun Blokade, Qatar Larang Produk Empat Negara Teluk

Saudi Berkeberatan, Rusia Tetap Jual S-400 ke Qatar

"Menurut Pasal 10 dari Perjanjian Washington, hanya negara-negara Eropa yang bisa menjadi anggota NATO," kata pejabat organisasi beranggotakan 29 negara itu, seperti dilansir Sputnik News pada Rabu, 6 Juni 2018.

Menurutnya, Qatar bisa menjadi mitra strategis yang berharga dan loyal kepada NATO.

Pada Selasa, 5 Juni 2018, Menteri Pertahanan Qatar, Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, mengatakan impian strategis jangka panjang negara itu adalah bergabung dengan NATO.

Baca:

Krisis Qatar dan Negara Teluk Dipicu Persoalan Wanita?

Trump Meminta Qatar dan Saudi Segera Berdamai, Ini Alasannya

Berbicara untuk mengenang setahun pertikaian diplomatik di wilayah Teluk, Khalid mengatakan negara itu ingin menjadi anggota penuh NATO. Dia mencatat negara itu memiliki beberapa persenjataan terbaik di wilayah ini dan merupakan sekutu utama di luar NATO.

Menurutnya, Doha mampu menjadi tuan rumah unit NATO tertentu atau sebagai pusat khusus. Pernyataan Khalid dibuat ketika kawasan itu menghadapi situasi politik yang sensitif.

Menurut media Politico, Nato dan Qatar menandatangani perjanjian tukar-menukar informasi rahasia pada Januari 2018.

Setahun yang lalu, pada 5 Juni 2017 sekelompok negara termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar Negara-negara jiran ini menuduh Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris dan Iran.

Baru-baru ini, Arab Saudi mengancam akan menyerang Qatar jika negara itu membeli sistem pertahanan udara paling modern dari Rusia, S-400.