TEMPO.CO, Jakarta - Rakyat Yordania bersumpah akan tetap melanjutkan unjuk rasa kendati Perdana Menteri Hani al-Mulki mengundurkan diri pada Senin, 4 Juni 2018. Menurut pengunjuk rasa, pengunduran diri Mulki belum menyelesaikan masalah. "Negara perlu melakukan perombakan sistem pemerintahan," kata mereka seperti dikutip Al Jazeera.

Baca: Raja Yordania Desak Perdana Menteri Mundur, Harga Barang Naik

Perdana Menteri Yordania sebelum mengundurkan diri, Hani Mulki, berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara. (Petra photo)

Unjuk rasa di sejumlah kota di Yordania termasuk Ibu Kota Amman, berlangsung sejak pekan lalu di tengah kemarahan atas kenaikan harga kebutuhan pokok dan RUU Reformasi Pajak yang diajukan pemerintah kepada Parlemen bulan lalu.

Pengunjuk rasa menyatakan, pengunduran diri Mulki setelah mendapatkan desakan dari Raja Abdullah II karena tidak cocok dengan kebijakan ekonomi pemerintah belum cukup. Menurut mereka harus ada pendekatan baru bagaimana menjalankan roda pemerintahan.Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania, King Abdullah II di Washington. aawsat.com

"Kami akan mengirimkan pesan baru kepada pemerintah hari ini," kata Odai Nofal, salah seorang pengunjuk rasa dari Provinsi Zarqa, kepada Al Jazeera. "Kekuasaan itu berada di tangan rakyat sehingga pemerintah perlu hati-hati bila berhubungan dengan rakyatnya mulai sekarang," kata pemuda 28 tahun ini.

Baca: PM Yordania Mengundurkan Diri Setelah Didesak Raja Abdullah

Mulki memegang jabatan sebagai Perdana Menteri Yordania pada 2016. Dia dianggap gagal memimpin pemerintahan setelah kondidi ekonomi tak kunjung membaik sebagaimana permintaan Raja Abdullah II.