PM Yordania Mengundurkan Diri Setelah Didesak Raja Abdullah

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Abdullah dan Ratu Rania dari Yordania. Royal Hashemite Court vis Getty Images

    Raja Abdullah dan Ratu Rania dari Yordania. Royal Hashemite Court vis Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Raja Yordania Abdullah II menerima pengunduran diri Perdana Menteri Hani al-Mulki setelah dia didesak meletakkan jabatan menyusul unjuk rasa akibat kenaikan harga barang dan Rancangan Undang-Undang Pajak. Informasi tersebut diperoleh Al Jazeera dari Istana Kerajaan.

    "Perdana Menteri Hani al-Mulki mengajukan pengunduran diri dalam sebuah pertemuan dengan Raja Abdullah II pada Senin, 4 Juni 2018," kata pejabat pemerintahan yang tak bersedia disebutkan namanya.

    Baca: Raja Yordania Desak Perdana Menteri Mundur, Harga Barang Naik

    Perdana Menteri Yordania Hani al-Mulki mengundurkan diri, Senin, 4 Juni 2018. [http://www.thebaghdadpost.com]

    Pengunduran diri Mulki pada Senin ini dilakukan di tengah unjuk rasa massal akibat kenaikan barang dan RUU Pajak, yang diajukan pemerintah ke Parlemen pada bulan lalu. Menurut sumber kepada Al Jazeera, massa menolak kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah di bawah kendali Mulki.

    Unjuk rasa selama empat hari itu tidak hanya berlangsung di ibu kota Amman, tapi juga terjadi hampir di semua kota di Yordania. Mereka serempak menuntut Mulki mengundurkan diri setelah pemerintahannya mengusulkan kenaikan pajak sedikitnya 5 persen.

    Baca: Raja Abdullah Copot 3 Saudaranya Perwira Top Militer Yordania

    Perdana Menteri Yordania sebelum mengundurkan diri, Hani Mulki, berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara. (Petra photo)

    Mulki menjabat Perdana Menteri pada 2016. Dia diminta meningkatkan ekonomi negara di tengah kekacauan regional dan krisis pengungsi. Beberapa sumber mengatakan Mulki akan digantikan Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz, seorang mantan ekonom Bank Dunia, yang lebih disukai dan diterima rakyat Yordania.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.