TEMPO.CO, Singapura - Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, memperingatkan pemerintah Cina soal adanya potensi sanksi atas militerisasi di pulau buatan di Laut Cina Selatan.

Mattis mengancam jika Cina tidak berusaha bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah yang disengketakan maka kemungkinan ada konsekuensi besar.

Serangkaian provokasi terbaru Beijing di perairan yang disengketakan, yang meliputi pemasangan rudal jelajah anti-kapal dan peralatan jamming radar di beberapa pos-posnya dan pendaratan pesawat pembom di Woody Island, telah memicu kekhawatiran di antara negara-negara tetangga yang juga mengklaim kedaulatan atas wilayah itu.

Baca: Cina Sebut Tuduhan Militerisasi Laut Cina Selatan Tak Masuk Akal

"Penempatan sistem senjata ini terkait langsung dengan penggunaan militer untuk tujuan intimidasi dan paksaan," kata Mattis, seperti dilansir CNBC pada Jumat, 1 Mei 2018.

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

Sebagai sanksi atas militerisasi lanjutan Cina di pulau buatan di Laut Cina Selatan, AS tidak mengundang militer Cina untuk mengikuti latihan angkatan laut yang dikenal sebagai Rim of the Pacific, atau RimPac.

Baca: Jim Mattis: Amerika Serikat Siap Hadapi Cina di Laut Cina Selatan

Pekan lalu, dua kapal Angkatan Laut AS juga berlayar di dekat pulau-pulau buatan yang dikuasai Cina. Mattis menyebut tindakan ini sebagai sebagai penegasan aturan kebebasan navigasi berbasis hukum internasional.

Menurut Mattis, tindakan AS ini masih berupa konsekuensi yang relatif kecil, Jika Cina terus melakukan militerisasi di kawasan ini maka AS menjanjikan Cina konsekuensi yang lebih besar.

"Kami bersiap untuk mendukung pilihan Cina jika negara itu mendukung perdamaian jangkan panjang dan kesejahteraan bersama bagi semua di kawasan yang dinamis ini," kata Mattis seperti dilansir CNN. Menurut Mattis, wilayah Asia Pasifik menjadi prioritas AS. "Kami akan ada terus di Asia Pasifik."