TEMPO.CO, Jakarta - Empat pemimpin senior LibyaLibyaLLibya sepakat menggelar pemilu pada 10 Desember 2018 demi mengakhiri perpecahan dan perang di negara itu. Kata sepakat ini dibuat saat keempat pemimpin besar Libya itu menghadiri konferensi perdamaian Paris dan dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama, Selasa, 29 Mei 2018.

"Pihak-pihak terkait telah berkomitmen menetapkan dasar konstitusional pemilu dan mengadopsi undang-undang pemilu yang diperlukan pada 16 September 2018, dan menyelenggarakan pemilu parlemen serta pemilu presiden pada 10 Desember 2018," demikian pernyataan bersama tersebut, seperti dilansir AL ArabiyaArabiyah pada Rabu, 30 Mei 2018.

Empat pemimpin senior Libya yang menandatangani pernyataan bersama itu adalah Perdana Menteri Fayez al-Sarraj dan Khalifa Haftar dari Militer Nasional Libya yang menguasai wilayah timur Libya. Dua orang lainnya adalah Aguila Saleh Issa - Juru bicara parlemen dan Khalid Al-Mishri, yakni kepala Dewan Tinggi Negara.

Baca: Libya Timur Deklarasikan Pemerintah Sendiri

Presiden Prancis Emmanuel Macron melambai dari mobilnya di jalan Champs Elysees setelah upacara serah terima jabatan di Paris, Prancis, 14 Mei 2017. Macron menjalani upacara inagurasi sebagai presiden baru Prancis. REUTERS/Francois Lenoir

Baca: Trump Pastikan Model Libya Tak Dilakukan di Korea Utara

Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang menjadi tuan rumah konferensi itu, telah mendorong kelompok-kelompok di Libya yang berebut kekuasaan agar membuat kesepakatan politik demi terciptanya stabilitas di Libya.

"Jadi kita semua bekerja atas dasar ini brav!," katanya Macron, sambil meminta tamunya berkomitmen bersama secara lisan.

Menanggapi kesepakatan ini, beberapa diplomat dan analis memperlihatkan sikap pesimis. Mereka tak yakini apakah Libya akan benar-benar mampu menyelenggarakan pemilu. Libya saat ini dikendalikan oleh kelompok-kelompok politik dan militan bersenjata.