TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengumumkan pemotongan gaji anggota kabinet sebanyak 10 persen dan berlaku segera.

“Ini menunjukkan kami memperhatikan masalah keuangan yang dialami negara ini,” kata Mahathir dalam jumpa pers dengan didampingi Wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, dan semua menteri dari kabinet baru yang berjumlah sekitar 15 orang, Rabu, 23 Mei 2018.

Baca: Mahathir Mohamad: Utang Malaysia Mencapai RM 1 Triliun Lebih

Seperti dilansir New Straits Times, Channel News Asia dan Malaysia Kini, Mahathir mengumumkan keputusan pemotongan 10 persen gaji ini seusai menggelar rapat perdana kabinet di Putrajaya, yang merupakan kompleks pemerintahan Malaysia.

Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, melantik jajaran kabinet berisi 13 menteri, yang dipimpin PM Mahathir Mohamad dan Wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, di Istana Negara, pada Senin, 21 Mei 2018. Malaysia Decides

Mahathir mengatakan kebijakan pemotongan gaji para petinggi negara ini sudah pernah dilakukan pada saat dia menjabat sebagai PM pada 1981. “Hal pertama yang saya lakukan adalah memotong gaji para menteri dan para pejabat senior PNS,” kata dia.

Baca: Anwar Ibrahim Dukung, Mahathir Mohamad Sukses Tekuk Najib Razak

Menurut Mahathir, para pejabat senior pegawai negeri sipil justru mendapat gaji yang lebih besar dibandingkan para menteri saat ini. “Jadi terserah mereka jika mereka merasa ingin berkontribusi mengurangi biaya penyelenggaraan negara. Mereka bisa melakukannya tapi kami tidak akan memaksanya,” kata dia.

Seperti dilansir Malaysia Kini, pemerintahan PM Najib Razak, yang kalah pada pemilu Malaysia 9 Mei 2018, menjanjikan para PNS akan mendapat kenaikan gaji mulai 1 Juli 2018.

Bekas PM Najib Razak dan Barisan Nasional kalah pada pemilu 9 Mei 2018 oleh Mahathir Mohamad, yang memimpin koalisi Pakatan Harapan. PH mendapat 113 kursi di parlemen sedangkan BN hanya mendapat 79 kursi.

Ditanya soal ini, Mahathir menjawab,”Itu adalah janji yang dibuat kelompok oposisi sekarang. Mereka tidak memenangkan pemilu, jadi kami tidak terikat dengan janji-janji mereka.”

Mahathir menambahkan pemerintahan baru akan melihat masalah ini secara positif dan menaikkan gaji pns jika diperlukan.

Dalam jumpa pers ini, Mahathir juga menjawab sejumlah isu lainnya. Dia mengatakan akan mengkaji ulang soal proyek pembangunan kereta api cepat yang menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur. Dia juga akan memeriksa ulang kontrak pencarian pesawat Malaysia MH370, yang masih hilang, dan jika perlu membatalkan kontrak itu.

Mahathir juga mengumumkan penghapusan pajak goods and services tax, yang menjadi janji kampanye koalisi partai Pakatan Harapan, mulai 1 Juni 2018. Pajak ini menjadi sorotan publik di Malaysia karena menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok naik. Pajak ini diluncurkan oleh bekas PM Najib Razak.

Mahathir juga berjanji tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak meskipun harga minyak dunia mencapai US$70 per barel.