PM Malaysia Mahathir Mohamad Bersih-bersih Pemerintahan

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menjenguk Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, yang tengah dirawat di Rumah Sakit Rehabilitasi di Cheras, Kuala Lumpur, Sabtu sore 12 Mei 2018. Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, yang merupakan istri Anwar, turut hadir dalam pertemuan ini. Facebook.com/Bebas Anwar

    Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menjenguk Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, yang tengah dirawat di Rumah Sakit Rehabilitasi di Cheras, Kuala Lumpur, Sabtu sore 12 Mei 2018. Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, yang merupakan istri Anwar, turut hadir dalam pertemuan ini. Facebook.com/Bebas Anwar

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, tengah gencar melakukan pembersihan di dalam pemerintahan Malaysia.  Sehari sebelum resmi bekerja, Mahathir Mohamad telah mengumumkan langkah-langkah besar untuk membersihkan korupsi di negara tersebut dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    “Rakyat seharusnya tidak usah merasa tidak nyaman atau curiga tentang niat Pemerintah. Tujuannya adalah untuk membersihkan negara kita dan mengurangi masalah ekonomi yang dihadapi negara kita,” kata Dr. Mahathir Mohamad.

    "Kami ingin memastikan sejak awal bahwa tidak akan ada korupsi di pemerintahan," katanya.

    Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Pemerintah juga akan mencari siapa saja yang memberi atau menerima suap atau melakukan apa pun yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi.

    Mahathir Mohamad, mengangkat tangannya saat merayakan keberhasilannya memenangkan pemilu Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Mei 2018. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya memenangkan 115 kursi parlemen, melebihi ambang batas 112 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. AP

    Baca: Eksklusif -- Welsh: PM Malaysia Mahathir Bisa Memerintah 2 Tahun

    Sementara itu dilaporkan Kepala badan antikorupsi Malaysia (MACC) atau Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Dzulkifli Ahmad, mengundurkan diri dari jabatannya, beberapa hari setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa pemerintah akan menyelidiki lembaga-lembaga tertentu untuk korupsi.

    Dilansir dari The Strait Times bahwa Dzulkifli, yang menjabat setelah Tan Sri Abu Kassim Mohamed dua tahun lalu, mengajukan surat pengunduran dirinya pada Senin 14 Mei pagi.

    Dzulkifli menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Sekretaris Utama Pemerintah Tan Sri Dr Ali Hamsa Senin pagi.

    Baca: Polisi Malaysia Kepung Rumah Pribadi Najib Razak


    Namun, Direktur Investigasi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), Azam Baki, belum mengetahui pengunduran diri ini.

    "Saya tidak yakin apakah dia mengundurkan diri, saya tidak diberitahu," ujar Azam Baki.

    Abu Kassim dan Mustafar Ali pernah memimpin MACC selama investigasi 1MDB 2015 dan nama Abu Kassim disebut-sebut akan memegang kembali jabatan ketua MACC, seperti dilansir Malaysiakini. 

    Oposisi Malaysia Pertanyakan Kontrak 1MDB

    Baca: Mahathir Mohamad Tunjuk 3 Menteri Senior di Kabinet Malaysia

    Di bawah Abu Kassim, yang mengambil peran sebagai komisaris utama MACC pada awal tahun 2010, badan anti-korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi dan salah kelola keuangan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan transfer 2,6 miliar ringgit atau US$ 647,09 juta atau 9 triliun rupiah ke rekening bank mantan Perdana Menteri Najib Razak.

    Baca: Mahathir Mohamad: Saya Punya Cukup Bukti Najib Razak Korupsi

    Sementara Ketua Federal Land Development Authority (Felda) Tan Sri Shahrir Samad juga mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Senin. Pertemuan perpisahan diadakan untuk Shahrir di markas Menara Felda di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari The Star. Shahrir diangkat sebagai ketua pada Januari 2017 setelah menggantikan Tan Sri Isa Samad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.