Eksklusif -- KPK Malaysia Periksa Najib Razak, Awang Bilang Ini
Reporter
Non Koresponden
Editor
Budi Riza
Rabu, 23 Mei 2018 11:21 WIB
TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pengamat politik Malaysia dari University of Malaya, Awang Azman, mengatakan pemeriksaan bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, oleh KPK Malaysia terkait dengan anak perusahaan 1 Malaysia Development Berhad, yaitu SRC International.
“Pemeriksaan kali ini untuk pemeriksaan lanjutan terkait SRC International, yang sebelumnya mulai dilakukan pada 2015,” kata Awang kepada Tempo lewat aplikasi WhatsApp, Rabu, 22 Mei 2018.
Baca: KPK Malaysia Panggil Najib Razak Soal Skandal 1MDB Hari Ini
Seperti diberitakan, KPK Malaysia memanggil Najib Razak pada Selasa, 21 Mei 2018, untuk menjalani pemeriksaan pertama kali terkait adanya aliran dana dari SRC International ke rekening pribadinya.
Selama ini, Najib telah membantah terlibat dalam dugaan kasus korupsi 1MDB. Dalam pernyataan pertamanya kepada publik seusai pemilu 9 Mei 2018 di negara bagian Pahang, yang menjadi basisnya, pada akhir pekan lalu, Najib mengatakan,”Saya tidak mencuri dari rakyat.”
Baca: Najib Razak Ditanya KPK Soal Aliran Uang Skandal 1MDB dan SRC
Najib menyatakan semua tuduhan kepada dirinya merupakan upaya untuk mencemarkan nama baiknya dan untuk mengalahkan Partai United Malays National Organisation pada pemilu Malaysia 2018. UMNO, yang pernah memimpin Malaysia selama 61 tahun dengan koalisi Barisan Nasional, kalah dari koalisi Pakatan Harapan, yang dipimpin Mahathir Mohammad pada pemilu 9 Mei 2018.
Awang, yang bergelar associate professor ini, melanjutkan KPK Malaysia atau Malaysia Anti-Corruption Commission menemukan adanya aliran dana pada awal 2015 berupa transfer sebesar RM42 juta atau sekitar Rp150 miliar dari rekening SRC ke rekening pribadi Najib. Pada 2012, SRC International ini berada di bawah kementerian Keuangan.
“Namun, usulan MACC untuk menginvestigasi lebih lanjut kasus itu ditolak oleh Jaksa Agung saat itu pada awal 2016,” kata dia.
Jaksa Agung saat itu, Apandi Ali, menyatakan tidak ada tindak kriminal yang dilakukan oleh bekas PM Najib terkait transfer SRC ini dan soal adanya dugaan aliran dana RM2,6 miliar atau Rp9,3 triliun ke rekening pribadi Najib.
Awang menilai investigasi yang dilakukan sejak awal 2015 itu ditolak Apandi Ali dengan motif tertentu. “Terkesan ada motif politik apalagi Jaksa Agung sebelumnya, Ghani Patail, diberhentikan tiba-tiba dengan alasan kesehatan,” kata dia.
Ghani Patail menjadi Jaksa Agung selama periode 2002 – 20015. “Najib juga mengganti ketua KPK Malaysia dan ini menimbulkan keheranan dan kecurigaan publik,” kata Awang.
Kecurigaan publik semakin membesar, Awang melanjutkan, setelah tiga orang menteri yang menanyakan soal isu 1MDB kepada Najib diberhentikan. Mereka adalah Muhyiddin Yasin, Shafie Apdal dan Mukhriz Mahathir.
Seperti diketahui, Muhyiddin adalah bekas Deputi Perdana Menteri Malaysia. Sedangkan saat itu Mukhriz Mahathir, yang merupakan anak dari PM Malaysia Mahathir Mohamad, menjabat sebagi menteri Besar Kedah. Dan, Shafie saat itu menjabat sebagai menteri Urusan Pengembangan Daerah dan Desa.
Muhyiddin dan Mukhriz kemudian bersatu dengan Mahathir Mohamad, yang keluar dari Partai UMNO pimpinan Najib Razak, dengan mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Sedangkan Shafie kemudian memimpin Partai Warisan Sabah.
“Banyak pendapat publik yang meyakini pemeriksaan lanjutan Najib pada Kamis pekan ini akan berujung dengan penahanan sebelum kasusnya disidang di pengadilan,” kata Awang.
Menurut Awang, isu skandal 1MDB ini merupakan skandal keuangan terbesar yang melibatkan pemimpin Malaysia dengan seorang pengusaha bernama Jho Low, yang masih di luar negeri.
Dalam pernyataan sebelumnya, Jho Low menolak dikaitkan dalam skandal 1MDB ini dan menghilang dari kemunculan di publik sejak 2015. Menurut media Straits Times dengan mengutip Wall Street Journal, Jho Low masih kerap berkomunikasi dengan Najib Razak dan dia terlihat berpesta di Makau, yang dikenal sebagai area tempat berjudi, dengan teman-teman selebritasnya pada Februari lalu.
