Legislator Kuwait Tuntut Daftar Hitam Majikan Penyiksa

Reporter

Editor

Selasa, 2 Oktober 2007 19:19 WIB

TEMPO Interaktif, Kota Kuwait: Walid al-Tabtabai, anggota legislatif di Kuwait, meminta Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan daftar hitam para majikan yang menyiksa pembantunya dan menuntut hukuman berat atas kasus penyiksaan fisik.Dalam pernyataannya, Tabtabai menilai para majikan yang menyiksa para pembantu rumah tangga, "baik secara fisik maupun moral", harus masuk dalam daftar hitam itu untuk mencegah mereka menyewa pembantu baru.Fenomena penyiksaan pembantu, "Belakangan ini meningkat pada tingkat yang mengganggu dan sejumlah besar penyiksaan terjadi setiap tahun, tapi kebanyakan kasus gagal sampai ke pengadilan," kata anggota panel hak-hak asasi manusia di parlemen itu.Kuwait, dengan penduduk asli sekitar satu juta orang, telah menampung 2,2 juta orang asing, 550 ribu di antaranya adalah pembantu rumah tangga dan sopir dari Asia, terutama India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia dan Filipina.Setiap tahun ribuan pembantu kabur dari rumah majikannya dan mencari perlindungan ke kedutaan-kedutaan mereka karena disiksa dan gaji tak dibayar.Juni lalu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan Kuwait, Bahrain, Oman dan Qatar ke dalam daftar negara-negara yang terlibat dalam perdagangan manusia. Amerika menuduh mereka menyiksa pekerja asing, padahal mereka sangat bergantung pada para pekerja itu untuk jenis-jenis pekerjaan kasar.Negara-negara yang masuk dalam daftar hitam itu--yang juga termasuk negara anggota penting OPEC, Arab Saudi--dapat menerima sanksi, termasuk Penghentian bantuan yang terkait dengan nonkemanusiaan dan nonperdagangan.Pekan lalu Kuwait membuka pemukiman sementara untuk menampung para pembantu yang kabur hingga permasalahannya dengan majikan mereka diselesaikan. Para pejabat mengatakan pemerintah berencana membuka dua pusat penampungan permanen agar lelaki dan perempuan dapat tinggal terpisah.| AFP | IWANK

Berita terkait

Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

3 hari lalu

Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

30 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

28 November 2023

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

24 November 2023

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.

Baca Selengkapnya