TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Filipina resmi mencabut visa misionaris seorang biarawati Katolik Australia dan memerintahkannya keluar dari negara itu dalam 30 hari setelah diminta presiden Rodrigo Duterte.

Kepala Biro Imigrasi Filipina, Jaime Morente mengatakan pada Rabu, 25 April 2018, perintah itu dikeluarkan setelah Duterte mengeluhkan aktivitas biarawati itu, Patricia Anne Fox, yang dianggap mencampuri urusan politik dalam negeri Filipina.

Baca: Duterte Ancam Penggal Kepala Aktivis Anti Perang Narkoba

Menurut Morente, Fox berusia 71 tahun harus meninggalkan Filipina dalam waktu 30 hari setelah dia ditemukan terlibat dalam kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut syarat dan ketentuan visanya.

Pengusiran dilakukan setelah permintaan pembaruan visa misionaris Fox yang akan berakhir pada September 2018, ditolak. Seorang juru bicara imigrasi menjelaskan, Fox masih bisa kembali ke Filipina yang warganya mayoritas Katolik sebagai turis, bukan sebagai misionaris.

Baca: Pasca Duterte Keluar ICC, Polisi Tembak Mati 13 Pengedar Narkoba

Menaggapi perintah deportasinya, Fox yang sudah 27 tahun tinggal di Filipina mengaku terkejut karena baru mengetahui pembatalan visanya melalui media massa.

"Saya sangat sedih harus meninggalkan Filipina. Saya mungkin kehilangan hak saya untuk berada di Filipina tetapi saya tidak pernah bisa kehilangan pelajaran dan kenangan indah," katanya seperti dilansir Telegraph pada 25 April 2018.

Baca: Ribuan Warga Filipina Memprotes Perang Narkoba Duterte

Patricia Anne Fox, suster kepala ordo biarawati Katolik Roma, Notre Dame de Sion di Filipina, ditahan selama sehari awal pekan lalu setelah Presiden Duterte memerintahkan penyelidikan terhadapnya. Wanita yang disebut Duterte sebagai orang asing yang tidak diinginkan itu dituding terlibat dalam aksi protes menentang pelanggaran HAM di Filipina.

Beberapa foto yang dirilis Istana Malacanag menunjukan Fox berorasi saat demonstrasi di Davao City menentang pelanggaran HAM di Filipina. Aksi itu sebagai protes atas kelompok operasi anti-narkoba Presiden Rodrigo Duterte yang telah menewaskan ratusan orang.