TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Tokoh oposisi Malaysia, Tian Chua, yang juga wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, menuding pemilu sering tidak berlangsung bersih dan adil sambil mengkritik kebijakan pemerintahan PM Najib Razak.

Tian Chua mencontohkan pembekuan sementara Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), yang didirikan bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, oleh pemerintah Malaysia.

Baca: Eksklusif - Oposisi: Pemilu Malaysia 'Hidup - Mati' bagi PM Najib

“Pelarangan PPBM merupakan contoh lain dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah,” kata Tian Chua, 54 tahun, kepada Tempo lewat WhatsApp, Jumat, 20 April 2018.

PM Malaysia Mohamand Najib Tun Razak dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto @NajibRazak/twitter)

Menurut Tian Chua, yang pernah menjalani hukuman penjara sebulan karena melanggar perintah polisi dan denda Rp3,5 juta pada 2017, pelarangan PPBM ini malah menimbulkan simpati.

Baca: Toko Roti Bangkrut, Mahathir Mohamad Salahkan PM Najib Razak

“Pelarangan itu bisa jadi sebuah kemunduran sementara bagi PPBM. Namun, itu membangkitkan banyak simpati dan malah mendeskreditkan Najib,” kata Tian Chua mengkritik Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, 64 tahun.

Direktur Jenderal Registrasi Masyarakat Malaysia, Surayati, mengumumkan pelarangan sementara PPBM karena pengurus partai dinilai lalai menyerahkan sejumlah dokumen dan informasi kepada lembaga berwenang. Pelarangan berlaku selama sebulan sejak awal April 2018. Selama periode ini pengurus partai dilarang beraktivitas menggunakan logo ataupun nama partai.

“Jika PPBM berhasil menyerahkan semua dokumen dan informasi maka pelarangan sementara bisa dibatalkan,” kata Surayati, seperti dilansir media Today Online, 5 April 2018.

(kiri) Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, dan (kanan) pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Dr Mahathir Mohamad. The Star

Tian Chua juga mengkritik pelaksanaan pemilu di Malaysia sering menguntungkan koalisi partai berkuasa Barisan Nasional lewat berbagai aturan main pemilu. “Pemerintah juga menggunakan pengubahan batas elektoral untuk memastikan keuntungan yang tidak adil atas oposisi,” kata dia.

Pemberitaan media massa juga dinilai tidak bebas karena berada dalam kontrol kuat pemerintah Malaysia. “Oposisi hanya bisa mengandalkan sosial media,” kata dia. “Oposisi harus melakukan lebih banyak persiapan padahal memiliki dana, sumber daya dan tenaga lebih sedikit.”

Baru-baru ini, pemerintah Malaysia mengajukan pengubahan peta elektoral, yang bisa mengubah komposisi suara di tiap wilayah pemilihan. Perubahan undang-undang ini disahkan di parlemen Malaysia karena koalisi Barisan Nasional, yang mendukung pemerintah, menguasai mayoritas kursi.

Seperti dilansir Al Jazeera, PM Najib mengatakan perubahan peta elektoral ini dibutuhkan karena adanya perubahan siginifikan peta demografi penduduk sejak terakhir kali aturan itu disusun pada 2003.

Menurut Tian Chua, PKR dan PPBM telah berkoalisi untuk memenangkan pemilu 9 Mei 2018 ini. “Hanya dengan bekerja sama erat, kami bisa mengalahkan partai penguasa dan mengganti pemerintahan,” kata Tian Chua kepada Tempo. Dia menambahkan jika menang partai akan mengembangkan demokrasi dan keadilan bagi masyarakat berbeda dengan era pemerintahan Najib.