TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok bersenjata di Benghazi yang menculik 6 ABK WNI pada 23 September 2017 tidak terkait dengan kelompok radikal Taliban. Penyanderaan ABK WNI adalah kelompok bersenjata yang menguasai Benghazi, tetapi anti-pemerintah pusat Libya di Tripoli. Kelompok ini menamai dirinya pemerintahan Libya di Benghazi.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan pada 2011 saat meletupnya revolusi terhadap mantan Pemimpin Libya, Muammar Abu Minyar al-Qaddafi, wilayah Benghazi dikuasai oleh kelompok bersenjata, yang sekarang menguasai Benghazi.

Sebelumnya, pada 2013 sampai 2015 Benghazi pernah diambil alih oleh kelompok radikal Negara Islam Suriah dan Irak atau ISIS. Namun pada 2015, ISIS berhasil dihalau oleh kelompok bersenjata yang sama melalui pertempuran hingga kelompok bersenjata itu kembali menguasai daerah Benghazi.

Baca: Pembebasan ABK WNI di Libya tanpa Uang Tebusan

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, berbicara dengan keluarga enam orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sandera dari kelompok bersenjata Benghazi, Libya, saat penyerahan pada pihak keluarga di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/Subekti.

Baca: Retno Marsudi Umumkan Pembebasan 6 Sandera WNI di Libya

“Sejak pertama kali mendengar aksi penyanderaan ini kami melakukan upaya-upaya untuk membebaskan para sandera. Kendala yang kami hadapi bukan hanya kendala keamanan, tetapi juga kendala situasi politik,” kata Iqbal, Senin, 2 April 2018 di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta.

Saat ini, wilayah Benghazi dikuasai oleh kelompok bersenjata anti-pemerintah pusat di Tripoli. Kondisi ini membuat Kemenlu dan pihak-pihak terkait dalam proses pembebasan aksi penyanderaan ini harus hati-hati dan memperhitungkan segala risiko dengan baik. Beruntung, pada 27 Maret 2018 pukul 12.30 sesuai kesepakatan, dilakukan serah-terima 6 ABK WNI yang di sandera dengan kelompok bersenjata tersebut di pelabuhan ikan Benghazi.