Iran Ingin Berperan di Timur Tengah, Kritik Barat Ditepis
Reporter
Non Koresponden
Editor
Choirul Aminuddin
Jumat, 9 Maret 2018 16:14 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Iran tidak akan berunding dengan Barat atas kehadirannya di Timur Tengah. Iran juga tidak peduli dengan sikap Amerika Serikat.
Hal itu dikatakan Pemimpin Agung Iran, Ayatullah Ali Khamenei, beberapa hari setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, yang mengangkat masalah peran Teheran dalam konflik regional.
"Negara-negara Eropa datang ke Teheran seraya mengatakan bahwa kami ingin berunding dengan Iran soal kehadirannya di kawasan. Ini bukanlah urusan kalian. Ini kawasan kami. Mengapa kalian di sini?" kata Khamenei sebagaimana dikutip situp resminya Kamis, 8 Maret 2018.
Baca: Prancis Bilang, Program Nuklir Iran Harus Diawasi Internasional
Khamenei, ulama Syiah pemegang keputusan akhir seluruh persoalan besar negara, mengatakan, Republik Islam hanya negosiasi dengan negara lain terkait dengan isu kawasan.
Pengawal Revolusi Iran telah mengirimkan senjata dan ribuan tentara ke Suriah untuk mendukung kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara yang telah berlangsung selama tujuh tahun.
Khamenei menjelaskan, kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di beberapa belahan dunia sebagai aksi jahat dan menghasut. Menurutnya, Iran tidak perlu minta izin dari Washington untuk melakukan aktivitasnya di Timur Tengah.
"Iran akan berunding dengan Amerika Serikat ketika kami ingin hadir di Amerika Serikat," ucapnya seperti dikutip Al Jazeera, Jumat, 9 Maret 2018.
Kehadiran Le Driand di Iran beberapa hari lalu untuk membujuk para pemimpin Negeri Mullah agar bersedia berunding kembali tentang program nuklir.
Baca: Prancis Minta Dewan Keamanan Bahas Nuklir Iran
Prancis salah satu enam negara superkuat yang turut berunding dengan Iran selain Amerika Serikat pada 2015 tentang program pengembangan nuklir Iran. Namun kedatangannya tak membuahkan hasil. Iran tetap ngotot menyatakan bahwa program nuklir yang sekarang dikembangkan semata-mata untuk kepentingan nasional.
