TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengecam sikap diam yang diambil PM Najib Abdul Razak terhadap pelaku bisnis Low Taek Jho dan Kementerian Kehakiman AS (DOJ) terkait penyitaan kapal pesiar Equanimity oleh Biro Investigasi Federal (FBI) dalam Skandal 1MDB.

Mahathir mengatakan kasus dugaan korupsi 1MDB jelas terlibat terkait keputusan pemerintah Indonesia dan keputusan FBI untuk menyita kapal pesiar mewah milik Low, Equanimity. Kapal bernilai US$250 juta atau Rp3,4 triliun itu diduga dibeli dengan menggunakan dana 1MDB yang diselewengkan.

Baca: FBI dan Polri Sita Kapal Pesiar Terkait Skandal 1MDB

"Najib, sebagai orang yang bertanggung jawab atas 1MDB, harus melaporkan kepada polisi untuk meminta bantuan Interpol guna mengembalikan dana 1MDB sebesar 1 miliar ringgit atau setara Rp 3,5 triliun.

"Jika klaim DOJ bahwa Low telah mencuci uang 1MDB untuk membeli kapal pesiar itu tidak benar, maka Najib harus mengajukan protes (diplomatik) terhadap DOJ.

Baca: Low, Pengusaha Muda Malaysia di Pusaran Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad berbicara pada sejumlah media saat berada di antara pengunjuk rasa pro-demokrasi "Bersih" di Kuala Lumpur, 30 Agustus 2015. Mahathir, bergabung bersama para pengunjuk rasa pada hari kedua, untuk menggulingkan PM Najib Razak karena skandal ekonomi. REUTERS/Olivia Harris

"Tapi Najib tidak melakukan keduanya," kata Mahathir, seperti dilansiir Malaysia Kini pada Sabtu, 3 Maret 2018. Berita ini juga dilansir Malaysia Insight.

Mahathir menunjukkan Najib adalah penasihat 1MDB dan, sesuai dengan nota Anggaran Dasar, adalah orang dengan keputusan terakhir dalam semua keputusan penggelontoran dana itu.

"Itu berarti Najib harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada uang senilai sekitar RM1 miliar dana milik 1MDB, yang digunakan Jho Low untuk membeli kapal Equanimity," katanya.

Pada Rabu, pihak berwenang Indonesia dan FBI dalam sebuah operasi gabungan menyita kapal itu di lepas pantai Teluk Benoa, Bali.

Kapal pesiar itu termasuk dalam beberapa aset yang diduga diperoleh dengan menggunakan dana 1MDB yang disalahgunakan. Aset-aset itu dicuci melalui sistem keuangan AS yang disita oleh DOJ.

Low dikatakan sebagai penasihat rahasia dan penasihat bisnis Perdana Menteri Najib Razak. Dia juga dikatakan memiliki hubungan dekat dengan beberapa menteri. Dia didakwa DOJ sebagai dalang dalam sebuah skema untuk menyedot miliaran dolar dari dana investasi negara itu.

Petugas polisi Indonesia terlihat di atas kapal pesiar mewah 'Equanimity' di pulau Bali, Indonesia, 28 Februari 2018. Kapal pesiar yang ditaksir seharga Rp 3,4 triliun itu dimiliki oleh Low Taek Jho. AP

DOJ percaya setidaknya US $ 4,5 miliar disalahgunakan dari 1MDB dan berusaha untuk merebut aset senilai US $ 1,7 miliar yang diduga diperoleh dengan menggunakan dana curian.

Mahathir menunjukkan tindakan global telah dilakukan terhadap 1MDB, termasuk di Singapura dan Swiss. Dia mengatakan hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Malaysia.

"Pemerintah macam apa ini? Miliaran uang pemerintah hilang. Ini adalah uang pinjaman, kita perlu membayarnya kembali, orang-orang harus membayarnya kembali. Pemerintah diam, perdana menteri diam, menteri diam, anggota parlemen diam. Apakah mulut mereka telah diisi dengan terlalu banyak dedak (makanan ternak) sehingga mereka semua diam?" katanya.

Dalam bahasa sehari-hari Melayu, 'dedak' merujuk kepada uang sogokan, yang diberikan sebagai ganti tutup mulut.

Dalam menghadapi kelambanan sikap pemerintah Malaysia saat ini terkait Skandal 1MDB, Mahathir mengatakan sudah saatnya terjadi perubahan pemerintahan dari pemerintahan Nadjib saat ini.