TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte melarang wartawan situs berita Rappler liputan di Istana Presiden maupun seluruh kegiatan Presiden. Pelarangan ini menuai kecaman dari masyarakat, kelompok kebebasan pers, organisasi hak asasi manusia dan media, Rabu, 21 Februari 2018.

Rappler, salah satu media kritis di Filipina, pernah menurunkan tulisan tajam tentang perang terhadap narkoba yang dicanangkan Duterte pada 2012. Aksi Duterte ini menyebabkan sekitar 4.000 tersangka tewas dibedil aparat keamanan.

Baca: Sering Dikritik, Presiden Baru Filipina Boikot Wartawan

Rodrigo Duterte, walikota kota Davao. rappler.com

Juru bicara Istana Presiden, Harry Roque, mengatakan, Presiden Duterte memutuskan melarang wartawan Rapper, Pia Ranada, melakukan liputan seluruh kegiatannya.

Pelarangan terhadap Rappler itu keluar sehari setelah Senate memanggil Kepala Pembantu Duterte untuk menjawab pertanyaan berdasarkan laporan Rappler yang menyebutkan, dia intervensi dalam urusan pembelian kapal Frigate oleh Angkatan Laut Filipina senilai US$ 308 juta atau senilai Rp 4,2 triliun.Kepala PNP Ronald dela Rosa menunjukkan kepada media sebuah senjata api yang disita dari sindikat pemasok senjata api ke militan Maute di Batangas, Filipina, 1 Juli 2017. rappler.com

"Cerita yang dibuat Rappler berita palsu," kecam Duterte seperti dikutip Daily Mail, Rabu. "Dia tidak bisa mengakses Istana karena Presiden terganggu dengan tulisannnya," kata Rogue kepada radio DZMM.

Baca: Tolak Wartawan, Pelantikan Duterte Ditayangkan di Facebook

Keputusan Presiden Duterte mendapatkan kecaman dari berbagai organisasi kebebasan pers. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa, 20 Februari 2018, Persatuan Nasional Jurnalis Filipina (NUJP), mengatakan, "Keputusan Duterte mengganggu demokrasi di masa depan," tulisnya sepert dikutip Al Jazeera.