TEMPO.CO, Jakarta - Sekumpulan pengacara Inggris meminta kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan Arab Saudi dari keanggotaan lembaga tersebut karena menahan para politikus dan aktivis tanpa proses peradilan.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan di London pada Rabu, 31 Januari 2018, pengacara Rodney Dixon QC dan Kenneth Donald John Macdonald mengatakan, lebih dari 60 orang ditahan pada September 2017. Di antara para tahanan itu diyakini pembela hak asasi manusia dan aktivis politik.

Baca: Lebanon Minta Arab Saudi Klarifikasi Penahanan Hariri

Raja Yordania King Abdullah menyambut kedatangan Putra Mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman di Amman, Yordania, 4 Agustus 2017. (Muhammad Hamed - Pool /Getty Images)

"Rekomendasi kami adalah meminta kepada Sidang Umum PBB menunda keanggotaan pemerintah Arab Saudi menjadi bagian dari Dewan HAM," kata Dixon kepada Al Jazeera, Rabu.

Laporan para pengacara Inggris yang beredar di media massa tersebut menyoroti penahanan para pembela hak asasi manusia di negeri itu, termasuk para penentang kerajaan.Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan Wakil Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, AS, 14 Maret 2017. Trump bertemu dengan Pangeran Mohammed yang juga merupakan menteri pertahanan, saat badai salju menghantam Washington dan wilayah utara Amerika. REUTERS/Kevin Lamarque

November 2017 lalu, sedikitnya 11 pangeran dan 200 pengusaha serta bekas pejabat ditahan oleh Komite Antikorupsi Arab Saudi karena didakwa melakukan korupsi uang negara. Pangeran Alwaleed bin Talal dibebaskan dari tahanan pekan lalu setelah dikabarkan setor fulus ke negara sebesar Rp 80 triliun.

Baca: Pangeran Alwaleed bin Talal Ditahan di Hotel Mewah Arab Saudi

Namun para pengamat menduga bahwa penahanan tersebut terkait dengan suksesi kepemimpinan di Arab Saudi untuk memuluskan jalan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menjadi penerus ayahnya, Raja Salman. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari kerajaan.