TEMPO.CO, Jakarta -Menanggapi kecaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidato kenegaraannya, Korea Utara balik menuding AS sebagai pelanggar hak asasi manusia atau HAM.

Kantor berita Korea Utara atau KCNA, pada Rabu 31 Januari 2018, melaporkan pernyataan Korea Utara ini untuk menanggapi pidato kenegaraan Trump di Gedung Kongres, Selasa malam waktu setempat.

Dalam pidato kenegaraan selama 80 menit, Trump mengundang seorang pembelot Korea Utara, Ji Seong-ho, dalam pidatonya untuk hadir di depan Kongres.

Hal itu ditanggapi Korea Utara dengan menyebut AS sebagai negara diskriminasi dan pelanggar HAM yang sesungguhnya.

"AS, penjaga demokrasi dan pejuang HAM, sedang menegakkan HAM, namun tidak pernah bisa menyamarkan identitas aslinya sebagai pelanggar HAM sesungguhnya," tulis KCNA mengutip pernyataan resmi Korea Utara.

Baca juga:

Trump Banjir Kritik Soal Retorika Perang dengan Korea Utara

"Diskriminasi dan kebencian rasial adalah penyakit serius yang melekat pada sistem sosial AS, dan telah diperparah sejak Trump menjabat.”

Pernyataan itu juga menuliskan bahwa kelas pekerja di AS seperti berada di dekat jurang mimpi buruk, termasuk kehilangan rumah dan pekerjaan, serta menghadapi biaya pengobatan yang melonjak karena Partai Republik dan Trump berusaha mencabut undang-undang jaminan kesehatan atau yang kerap disebut Obamacare.

Di sisi lain, beberapa pejabat tinggi pemerintahan Trump merupakan konglomerat dengan total aset senilai 14 miliar dollar AS atau Rp 187,2 triliun.

"Kebijakan pemerintahan Trump secara terbuka untuk kepentingan segelintir kalangan kaya," demikian kecam KCNA.

AS menerbitkan laporan HAM tahunan yang secara konsisten menempatkan Korea Utara di antara pelaku pelanggaran HAM terburuk di dunia.

Sebelumnya, Komisi PBB menerbitkan laporan pada 2014, yang menyimpulkan bahwa Korea Utara telah melakukan pelanggaran HAM.

Laporan tersebut disusun berdasarkan kesaksian ratusan orang Korea Utara dan telah berhasil menopang upaya internasional untuk menekan Korea Utara atas pelanggaran HAM.

Korea Utara menggambarkan laporan tersebut sebagai karya fiksi yang ditulis oleh AS dan sekutu-sekutunya.