TEMPO.CO, Tehran – Pemerintah Iran mengecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait keputusan pengenaan sanksi terhadap kepala pengadilan Iran dengan menjanjikan respon yang keras.

Kementerian Luar Iran mengatakan sanksi Trump itu sebagai hal yang bermusuhan dan tindakan ilegal. “Itu telah melewati semua garis merah perilaku internasional yang bisa diterima,” begitu pernyataan Kemenlu Iran seperti dilansir CNN, Sabtu, 13 Januari 2018. “Iran akan merespon secara keras dan ada konsekuensi atas semua tindakan bermusuhan oleh AS ini.”

Baca: Uni Eropa dan Iran Sepakat Soal Nuklir

Seperti diberitakan Reuters, Trump menghindari pengenaan sanksi baru terhadap Iran dengan setuju mengabaikan sanksi kunci terkait perjanjian nuklir Iran.

Baca: Trump Jatuhkan Sanksi Atas 5 Entitas Iran terkait Program Rudal

Namun, Trump mengenakan sanksi terhadap 14 individu dan lembaga, termasuk Ayatullah Sadeq Amoli Larijani, kepala pengadilan Iran. Larijani merupakan sekutu dekat Ayatullah Ali Khamenei.

Lembaga dan individu yang terkena sanksi ini terkait dengan penanganan keras Iran terhadap aksi unjuk rasa pada Desember 2017. Larijani, misalnya, bertanggung jawab atas keputusan pengadilan atas para anak muda, yang berunjuk rasa kemarin.

Sedangkan individu dan entitas lainnya terkait dengan dukungan untuk program pengembangan senjata balistik. Ini berarti sanksi itu tidak memasuki area yang diatur dalam perjanjian nuklir Iran.

Menlu Iran, Mohammed Javad Zarif, mencuit pada Jumat waktu setempat bahwa AS,”Harus ikut mematuhi secara penuh perjanjian itu sama seperti Iran.” Zarif merujuk pada perjanjian nuklir Iran 2015, yang ditandatangani AS, Rusia, Jerman, Perancis, Cina dan Inggris.

Seperti dilansir media News dari Australia mengatakan pemerintah Iran menolak ada perubahan terhadap perjanjian nuklir ini. Pemerintah Rusia lewat Deputi Menteri Luar Negeri, Sergei Ryabkov, mengatakan keputusan AS sebagai hal yang negatif. “Kekhawatiran terburuk kami menjadi kenyataan,” kata dia.

Ryabkov mengatakan keputusan AS untuk mundur dari perjanjian nuklir Iran akan menjadi pukulan serius terhadap perjanjian internasional untuk mencegah penyebaran senjata nuklir.

Dalam pernyataannya, Trump menginginkan ada revisi terhadap perjanjian nuklir Iran dalam 120 hari sebelum mengenakan sanksi baru.