TEMPO.CO, Washington -- Pasca pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, soal status Kota Yerusalem, Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, dikabarkan meminta istilah 'pendudukan' tidak digunakan untuk menyebut wilayah Tepi Barat. Dalam wawancara dengan media Israel sebelumnya, Friedman menyebut Tepi Barat sebagai wilayah Israel.

Friedman dikabarkan meminta pencabutan istilah 'pendudukan' ini kepada Kementerian Luar Negeri AS namun ditolak, seperti diberitakan media Israel Broadcassting Authority Kan, dan dikutip Newsweek, Rabu, 27 Desember 2017, waktu setempat.

Baca: Pastor Bethlehem ke Trump: Yerusalem Tidak Dijual

Media Israel itu melaporkan keputusan soal ini kabarnya tertunda karena adanya tekanan dari atas. Keputusan soal status wilayah Tepi Barat ini akan dibuat langsung oleh Trump.

Baca: Isu Yerusalem, Fatah Serukan Negara Arab Boikot Guatemala

Menanggapi ini, pejabat Kemenlu AS mengatakan laporan media Israel itu tidak akurat. "Ini laporan yang keliru," kata seorang pejabat Kemenlu AS secara anonim. "Presiden berkomitmen memfasilitasi perjanjian damai komprehensif yang akan menguntungkan Israel dan Palestina dan kami fokus pada ini."

Friedman adalah seorang Yahudi Orthodox, yang pernah bekerja sebagai bawahan Trump sebagai pengacara urusan pailit. Dia diduga terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan AS soal Timur Tengah bersama menantu Trump, Jared Kushner, dan utusan Jason Greenblatt.

Menurut media Israel, Friedman beberapa kali berbeda pandangan dengan Kemenlu AS soal kebijakan mengenai wilayah Tepi Barat Palestina. Pada September Kemenlu AS membantah pernyataan Friedman bahwa wilayah Tepi Barat merupakan bagian dari wilayah Israel. Friedman juga pernah meragukan penggunaan istilah pendudukan terkait wilayah Tepi Barat.

Saat itu, juru bicara Kemenlu AS, Heather Nauert, mengatakan,"Posisi kami soal isu ini belum berubah. Komentar itu tidak mencerminkan perubahan dalam kebijakan luar negeri AS." Isu Yerusalem menjadi isu global setelah Trump menyebut kota ini sebagai ibu kota Isrel. Paus dan Uni Eropa menolak keputusan itu. Resolusi PBB juga menganulir keputusan itu.

NEWSWEEK | TIMES of ISRAEL | ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY KAN