TEMPO.CO, Manila -- Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, mengatakan pemerintah Filipina tidak berencana untuk memindahkan kantor kedutaan besar dari Kota Tel Aviv ke Kota Yerusalem. Dia juga menegaskan pemerintah Israel tidak pernah menanyakan hal itu secara langsung ke Filipina.

"Agar adil ke Israel, mereka belum pernah meminta atau bertanya kepada kami soal pemindahan kantor kedubes," kata Cayetano kepada media GMA News seperti dilansir pada Selasa, 26 Desember 2017.
"Faktanya, mereka malah mengklarifikasi kepada negara-negara sahabat mereka bahwa Filipina tidak mengkomunikasikan apakah ada rencana pemindahan kedubes ke Yerusalem."

Baca: Soal Yerusalem, Guatemala Mempertahankan Keputusannya

Berita ini muncul setelah sebuah radio Israel memberitakan pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu sedang berbicara dengan sepuluh negara mengenai kemungkinan mereka memindahkan kantor kedubesnya ke Kota Yerusalem. Nama Filipina, Rumania dan Sudan Selatan termasuk yang disebut bakal memindahkan kantor kedubes mereka.

Baca: Palestina Kecam Sikap Guatemala Soal Yerusalem

Menurut media Filipina, GMA News, pemindahan kantor kedubes ke Yerusalem bakal berarti mengakui kota yang disengketakan Israel dan Palestina itu sebagai ibu kota Israel. Saat ini, semua kantor kedubes ada di Tel Aviv.

"Kami telah berkomunikasi dengan semua negara sahabat di Timur Tengah bahwa belum ada diskusi atau rencana untuk memindahkan kantor kedubes dari Tel Aviv," kata Cayetano.

Dia menambahkan Filipina mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel dan Palestina. Filipina juga menawarkan diri sebagai penengah dalam proses perdamaian kedua negara itu.

"Kami mendukung resolusi perdamaian untuk menyelesaikan konflik," kata Cayetano. "Dalam diplomasi, kecuali ada situasi mendesak, Anda tidak akan tiba-tiba mengambil langkah besar seperti itu. Anda harus pelajari semuanya. Harus ada keseimbangan."

Filipina menjadi satu dari 35 negara yang abstain pada pengambilan keputusan mengenai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal status Kota Yerusalem. Resolusi itu menganulir keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat yang menyebut status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 128 negara mendukung resolusi itu dengan 21 negara lainnya memilih absen dari sidang.

Soal sikap abstain ini, Cayetano beralasan Filipina merupakan negara berdaulat penuh. "Kami tidak ingin negara manapun mengajari kami mengenai dimana kami bisa atau tidak bisa menaruh kantor kedubes sehingga kami tidak bisa mengecam AS untuk membuat keputusan soal itu."

Cayetano juga mengingatkan bagian terbesar dari pertimbangan kebijakan politik luar negeri Filipina adalah 10 juta pekerja di luar negeri, yang mayoritas bekerja di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar.

"Itu sebabnya kami berteman dengan semua dan tidak mempunyai musuh, ini kebijakan yang sangat penting. Sebagian orang menilai abstain sebagai tidak bersikap. Tapi itu kadang-kadang sebuah sikap," kata Cayetano. Yerusalem menjadi isu penting yang mendapat pembahasan dunia internasional.

GMA NEWS |HAARETZ | REUTERS