TEMPO.CO, Washington -- Donald Trump, menjalani tahun pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun ini sejak dilantik pada 20 Januari 2017. Dia mengalahkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

Trump, yang merupakan pengusaha kakap bidang properti, kerap melontarkan berbagai pernyataan yang menarik perhatian publik dan media AS serta dunia. Kebiasaannya untuk vokal mengenai isu politik, misalnya, sudah dilakukan sejak masih menjadi pengusaha. Trump pernah mempertanyakan status kewarganegaraan Presiden Barack Obama, yang kelahiran Hawaii, pada Pilpres AS 2012.

Baca: Trump Ucapkan Selamat Natal kepada Pasukan AS

Kebiasaan vokal Trump ini berlanjut saat dia telah menjadi Presiden. Berikut 7 pernyataan kontroversial yang dibuat Trump dikutip dari NBC News, Reuters, dan Guardian:

Baca: Eks Direktur CIA Sebut Trump Narsis dan Pendendam Soal Yerusalem

26 Januari 2017
1. Jumlah orang yang menonton pelantikannya sebagai Presiden jauh melebihi Presiden sebelumnya. "Jumlah penonton, saya kira, terbanyak dalam sejarah untuk pidato pelantikan, yang merupakan hal hebat." Menurut media AS, seperti Reuters, klaim ini keliru karena penonton pelantikan Barack Obama sebagai Presiden pada 2009 jauh lebih banyak. Ini terlihat dari foto yang disandingkan dari dua event itu. Gedung Putih menyebut angka 720 ribu orang hadir dilokasi sedangkan Trump memprediksi sekitar 1,5 juta orang hadir saat pelantikannya. Jumlah ini masih dibawah penonton pelantikan Obama yang mencapai 1,8 juta orang menurut data District of Columbia.

23 Januari 2017
2. Trump menuding Hillary Clinton menang suara populer pada Pilpres 2016 karena curang. Ada jutaan suara ilegal yang merugikan Trump dan memilih Clinton seperti dari kalangan imigran Meksiko. Sejauh ini tidak ada bukti penggelembungan suara hingga 3 juta suara, yang menjadi selisih suara populer Clinton dan Trump. Penasehat hukum Trump juga menyatakan Pilpres tidak tercemar kecurangan.

18 Februari 2017
3. Trump mengatakan ada sesuatu terjadi di Swedia pada 18 Februari 2017 sebagai kritik terkait kebijakan migrasi negara Eropa itu, yang dikaitkan dengan serangan teroris karangan di Swedia. Padahal tidak ada serangan teroris terjadi di Swedia pada saat itu. Media Swedia Aftonbladet mengatakan pada saat itu tidak ada peristiwa besar terjadi melainkan hanya seorang penyanyi lokal mengalami kesulitan teknis saat rehearsal.

4 Maret 2017
4. Trump menuding Presiden Barack Obama menyadap Trump Tower, yang menjadi markas kampanyenya dan sekaligus kantornya sebagai pengusaha kakap properti. Trump mencuit ini di akun Twitternya @realDonaldTrump. Tudingan ini keliru. Menurut mantan Direktur Intelejen Nasional, James Clapper, kepada NBC tidak ada penyadapan oleh Presiden Obama terhadap calon Presiden Trump. Pernyataan ini juga didukung Kementerian Hukum dan FBI.

11 Mei 2017
5. Terkait informasi adanya intervensi Rusia untuk memenangkan Trump pada Pilpres 2016, yang ditemukan lembaga intelejen AS, Trump menilai informasi itu hanya cerita karangan saja. "Kamu tahu, cerita Rusia dan Trump itu hanya karangan saja. Itu alasan Demokrat karena kalah Pilpres, yang seharusnya bisa mereka menangkan." Informasi adanya intervensi Rusia ini menjadi bahan investigasi oleh penasehat khusus Robert Mueller, yang merupakan mantan direktur FBI, dari Kementerian Kehakiman. Sejumlah orang dekat Trump sudah terkena dakwaan meskipun masih mengenai isu uang.

15 Agustus 2017
6. Trump menuding kelompok unjuk rasa tandingan di Charlottesville tidak memiliki izin. Trump dinilai membela kelompok nasionalis kulit putih yang berunjuk rasa dan ini menimbulkan badai politik di Washington DC. Menurut temuan NBC News, kedua demo yang berlangsung saat itu memiliki izin. Kedua kelompok menyuarakan sentimen terhadap satu sama lain dan sempat terlibat kontak fisik sehingga dilerai polisi.

10 Agustus 2017
7. Trump mengklaim warga dan perusahaan AS membayar pajak tertinggi di dunia. "Kita akan kurangi bayaran pajak," kata Trump. Menurut Tax Policy Center klaim Trump ini keliru. Pernyataan Trump ini kerap diulang-ulang sejak masa kampanye hingga tahun pertama masa kepresidenannya. Trump akhirnya berhasil menggolkan undang-undang yang memangkas pajak perusahaan di AS senilai US$1,5 triliun (sekitar Rp20 ribu triliun) pada Desember ini.