TEMPO.CO, Riyadh -- Raja Arab Saudi, Salman, menerima kedatangan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di ibu kota Riyadh, pada Rabu, 20 Desember 2017 terkait isu status Kota Yerusalem. Raja Salman juga menyampaikan dukungannya kepada rakyat Palestina dalam pertemuan ini.

Palestina menggencarkan upaya menggalang dukungan lewat lobi ke sejumlah negara seperti Turki, Cina dan Rusia menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis, 21 Desember 2017 waktu New York.

Baca: Jelang Sidang Umum PBB Soal Yerusalem, AS Kirim Surat, Isinya?

Kantor Berita Arab Saudi, SPA, seperti dilansir Reuters memberitakan,"Raja meyakinkan Abbas bahwa negara kaya minyak itu terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur." Kedua pemimpin juga membahas perkembangan terbaru di wilayah Palestina. Dalam pertemuan ini sejumlah pejabat tinggi dan pangeran Saudi ikut hadir.

Baca: Menlu Turki Cavusoglu Bilang Ini Soal Haley dan Voting Yerusalem

Seperti dilansir Reuters, Arab Saudi mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017. Trump juga mengatakan akan memindahkan kedubes AS dari Kota Tel Aviv ke Kota Yerusalem.
Palestina menyayangkan langkah Trump ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina masih berlangsung. Keputusan itu dinilai menghambat proses perdamaian dan menimbulkan konflik baru di kawasan ini.

Secara terpisah, pemerintah Israel juga menggencarkan lobi menjelang Sidang Umum Istimewa PBB besok. Para dubes diminta menghubungi pejabat tinggi di negara mereka bertugas untuk mengarahkan perwakilan mereka di PBB menolak resolusi soal status Kota Yerusalem. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengaku jika langkah ini kemungkinan tidak berhasil.

"Kami tidak ragu bahwa resolusi itu akan disetujui. Namun resolusi ini tidak memiliki implikasi dan kami meminta Palestina untuk menghentikan perlawanan dan kembali ke meja perundingan," kata Danon kepada media Israel, Haaretz, Rabu, 20 Desember 2017.

Sidang ini digelar atas permintaan Yaman, Turki dan Organisasi Kerjasama Islam dan akan berlangsung pada Kamis, 21 Desember 2017 waktu setempat.

Draf resolusi PBB usulan Mesir itu berisi pernyataan, antara lain, bahwa status Kota Yerusalem dan komposisi demografi tidak boleh diubah. Juga ada pernyataan yang meminta negara-negara tidak membuka kantor misi diplomatik di Kota Yerusalem. AS memveto draf ini pada sidang DK PBB awal pekan ini. Namun, 14 anggota DK PBB, termasuk empat anggota tetap mendukung draf itu seperti Inggris dan Perancis yang merupakan sekutu dekat AS.

Selama sepuluh tahun terakhir, AS baru menggunakan hak veto sebanyak dua kali di DK PBB. Sebaliknya sebgai pembanding, Rusia telah memveto 16 kali draf resolusi terutama terkait Suriah dan Ukraina. Veto AS sebelumnya dilakukan pada 2011 saat menolak draf resolusi PBB yang mengecam aktivitas pemukiman Israel.

Ada lima negara yang memiliki hak veto yaitu AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris, yang merupakan anggota tetap DK PBB. Sedangkan 10 negara anggota lainnya mengisi posisi ini untuk dua tahun sebelum kemudian berganti negara lain. Isu status Kota Yerusalem menjadi perhatian banyak negara saat ini.

SPA | REUTERS | HAARETZ