Menlu Turki Cavusoglu Bilang Ini Soal Haley dan Voting Yerusalem

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lebih dari 5.000 wanita dari Israel dan wilayah Palestina melakukan long march ke Yerusalem. dw.com

    Lebih dari 5.000 wanita dari Israel dan wilayah Palestina melakukan long march ke Yerusalem. dw.com

    TEMPO.COIstanbul -- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menilai ucapan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait voting soal status Kota Yerusalem sebagai sebuah ancaman. Sebelumnya, Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan dia akan mencatat nama-nama negara yang menentang langkah AS soal status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel untuk dilaporkn ke Presiden Donald Trump.

    "Kami berharap ada dukungan kuat pada voting di PBB nanti. Tapi kita lihat, AS, yang sekarang sendirian, mulai menggunakan ancaman," kata Cavusoglu seperti dilansir Reuters, Rabu, 20 Desember 2017. "Tidak ada negara terhormat dan bermartabat akan mau tunduk kepada tekanan seperti ini."

    Baca: Kamis, PBB Gelar Sidang Istimewa Bahas Status Kota Yerusalem

     

    Sebelumnya, Ketua Dewan Eropa bidang Hubungan Luar Negeri, Carl Blidt, mengatakan pernyataan Haley sebagai bentuk kekhawatiran dan bernada ancaman menjelang dimulainya sidang umum PBB.

    Baca: AS Veto Draf Resolusi DK PBB Soal Status Yerusalem, Kenapa?

    Casuvoglu menyatakan ini dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, di Istanbul, Turki. Casuvolgu juga meminta agar AS membatalkan keputusannya soal status Kota Yerusalem. "Kami menginginkan AS berbalik dari keputusan keliru dan tidak bisa diterima ini."

    PBB akan menggelar Sidang Umum Istimewa pada Kamis, 21 Desember 2017, waktu setempat di New York. Sidang ini bakal dihadiri sekitar 193 negara. PBB menggelar sidang ini atas permintaan Yaman, Turki dan Organisasi Kerjasama Islam.

    Pemerintah Israel juga berupaya melobi berbagai negara untuk mendapatkan dukungan pada sidang ini. Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengaku upaya itu sebenarnya percuma dan kemungkinan besar tidak berhasil.

    "Kami tidak ragu bahwa resolusi itu akan disetujui. Namun resolusi ini tidak memiliki implikasi dan kami meminta Palestina untuk menghentikan perlawanan dan kembali ke meja perundingan," kata Danon kepada media Israel, Haaretz, Rabu, 20 Desember 2017.

    Draf resolusi PBB itu berisi pernyataan, antara lain, bahwa status Kota Yerusalem dan komposisi demografi tidak boleh diubah. Juga ada pernyataan yang meminta negara-negara tidak membuka kantor misi diplomatik di Kota Yerusalem.

    AS memveto draf ini pada sidang DK PBB awal pekan ini. Namun, 14 anggota DK PBB, termasuk empat anggota tetap mendukung draf itu, termasuk Inggris dan Perancis, yang merupakan sekutu dekat AS.

    Selama sepuluh tahun terakhir, AS baru menggunakan hak veto sebanyak dua kali di DK PBB. Sebaliknya, Rusia telah memveto 16 kali draf resolusi terutama terkait Suriah dan Ukraina. Veto AS sebelumnya dilakukan pada 2011 saat menolak draf resolusi PBB yang mengecam aktivitas pemukiman Israel.

    Ada lima negara yang memiliki hak veto yaitu AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris, yang merupakan anggota tetap DK PBB. Sedangkan 10 negara anggota lainnya mengisi posisi ini untuk dua tahun sebelum kemudian berganti negara lain. Isu Kota Yerusalem menjadi perhatian dunia internasional.

    REUTERS | HAARETZ  | GUARDIAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.