TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Spanyol akan mengambil alih Catalonia terkait dengan Pasal 155 Konstitusi Negara mengenai otonomi Catalan.

Sebagaimana rilis yang diterima televisi RTVE, keputusan yang diterbitkan pemerintah Spanyol itu adalah hasil dari pertemuan darurat Sabtu, 21 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan perintah langsung terhadap kepolisian Catalonia.

Baca: Referendum Catalonia, Pariwisata Spanyol Rugi Rp 19 Trilun

"Jika diperlukan, anggota kepolisian Catalonia akan diganti oleh pasukan keamanan Sapnyol," bunyi keputusan yang beredar di media massa.

Selain itu, keputusan Sabtu kemarin menyatakan bahwa Spayol juga akan mengambil alih fungsi pemerintahan Catalonia terkait dengan telekomunikasi, layanan elektronik dan teknologi informasi.

Dokumen yang beredar itu menerangkan, pemerintah Spanyol akan mengambil langkah yang diperlukan dalam persoalan ekonomi, keuangan, pajak dan anggaran.

"Langkah tersebut diperlukan untuk stabilitas keuangan di Catalonia dan mencegah aliran dana keluar untuk berbagai aktivitas dan tujuan sparatisme daerah tersebut."

Seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah Spanyol terhadap Catalonia tersebut akan dilaporkan kepada parlemen setiap dua bulan sekali.

Pada Sabtu pagi waktu setempat, Dewan Menteri mengenal pertemuan darurat yang membahas penerapan Pasal 155 Konstitusi Negara. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat menunda status otonomi Catalonia.

Baca: Krisis Catalonia Bikin Spanyol Turunkan Target Ekonomi

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan dalam acara jumpa pers bahwa pemerintah memutuskan menggunakan Pasal 155 Konstitusi Negara.

"Ini adalah keputusan final yang disetujui oleh Senat," kata Rajoy di depan wartawan.

Selanjutnya keputusan Senat ini akan dibahas dalam agenda pertemuan Parlemen Spanyol pada 27 Oktober 2017 pekan depan.

APA | CHOIRUL AMINUDDIN