Sekjen PBB Guterres Desak Myanmar Hentikan Operasi Militer

Jumat, 29 September 2017 11:28 WIB

Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk “mimpi buruk” kemanusiaan yang dihadapi etnis Rohingya di Myanmar pada Kamis 28 September. Ia mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk daerah yang terkena konflik.

“Situasi ini menjadi semakin rumit menjadi darurat dengan peningkatan pengungsi tercepat di dunia, sebuah mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia,” kata Guterres dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan PBB seperti dilansir Channel News Asia, 29 September 2017.

Baca: Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

Guterres menambahkan PBB telah menerima laporan pengungsi menjadi subjek kekerasan yang tinggi dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk penembakan senjata tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat dan kekerasan seksual.

“Hal ini tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan”, kata Guterres.

Guterres kemudian meminta Myanmar untuk membawa pulang para pengungsi ke tempat asalnya dengan aman, sukarela, dan berkelanjutan.

Advertising
Advertising

“Kenyataan di lapangan menuntut tindakan – tindakan cepat untuk melindungi masyarakat, meredakan penderitaan, mencegah ketidakstabilan lebih lanjut, mendiskusikan akar permasalahan dari situasi dan menciptakan solusi untuk jangka waktu yang panjang,” tukas Guterres.

Baca: Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar

Sekjen PBB menekankan bahwa kekerasan sistematis dapat menyebabkan kerusuhan terjadi di negara bagian Rakhine dan mengancam 250.000 muslim etnis Rohingya yang sedang dalam pengungsian. Guterres mengatakan konferensi bantuan akan diadakan pada 9 Oktober mendatang tanpa mendetilkan lokasinya.

Lebih dari 480.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus setelah operasi militer Myanmar yang disebut pejabat PBB sebagai operasi pembersihan etnis. Operasi militer ini sebagai bentuk balasan atas penyerangan kelompok milisi Penyelamatan Arakan Rohingya atau ARSA ke 30 pos polisi yang menewaskan belasan polisi dan milisi ARSA.

CHANNEL NEWS ASIA | DWI NUR SANTI

Berita terkait

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

33 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah

Baca Selengkapnya

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

48 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.

Baca Selengkapnya

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.

Baca Selengkapnya

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.

Baca Selengkapnya

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB

Baca Selengkapnya

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.

Baca Selengkapnya

UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.

Baca Selengkapnya

Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

2 Maret 2022

Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

Muhammad Andrianudin, siswa kelas 12 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi wakil Indonesia di simulasi sidang PBB atau MUN.

Baca Selengkapnya