TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan kembali tidak hadir di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang digelar di New York, Amerika Serikat pada 19-26 September 2023. Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditunjuk mewakili Indonesia dalam sidang tersebut.
Ini bukan pertama kalinya Jokowi tak hadir di Sidang Umum PBB. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014, Jokowi selalu absen hadir langsung di pertemuan tingkat tinggi ini. Ia justru selalu mengirim perwakilan untuk berbicara di hadapan para pemimpin negara.
Alasan Jokowi Berulang Kali Tak Hadir Di Sidang Umum PBB
Ketidakhadiran Presiden Jokowi secara langsung ke Sidang Umum PBB di tahun 2023 ini tentu kembali menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apalagi absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Selama dua periode menjabat, ia selalu mengirim perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.
Jokowi sebenarnya pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Namun, ia tidak hadir langsung melainkan hanya secara virtual pada 2020 dan 2021 lantaran dunia tengah dilanda pandemi Covid-19. Begitu juga pada 2022, Jokowi tidak bisa menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung, yang digelar di New York, Amerika Serikat. Indonesia justru diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat memastikan ketidak hadiran Presiden Jokowi dalam Sidang Umum PBB tersebut, namun Tri tidak menyebutkan alasan ketidakhadiran Jokowi itu.
Jokowi sendiri tidak pernah menjelaskan secara langsung alasan dirinya berulang kali tak hadir di Sidang PBB. Akan tetapi, pada 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo Jokowi tak pernah menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Kita pahami tugas-tugas Presiden cukup menyita," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
Indonesia Hilang Kesempatan Sebagai Pemimpin Dunia
Berdasarkan catatan Tempo, ahli politik internasional Fitriani pernah mengungkap Indonesia akan kehilangan dua hal apabila Jokowi mangkir dari Sidang Umum PBB. Pertama, kata dia, Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk mengkomunikasikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia karena memiliki pemimpin yang bervisi dan mumpuni.
Kedua, Indonesia juga berkesempatan kehilangan membangun kedekatan dengan negara-negara lainnya yang berada dalam posisi yang sama dalam menghadapi kondisi dunia yang tidak menentu karena krisis alam, krisis pangan, pandemi, dan konflik.
"Siapa yang mengukur seberapa penting representasi pemimpin negara untuk hadir? Kalau Presiden Joko Widodo tidak hadir, maka beliau mungkin berpandangan bahwa kehadiran pemimpin negara tidak penting dalam Sidang Umum PBB," kata Fitriani, peneliti CSIS dari bagian politik dan hubungan internasional, kepada Tempo, 12 September 2022.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman melihat absennya Jokowi ke Sidang Umum PBB tidak terlalu bermasalah, sebab tidak ada urgensi kritis seperti masalah pelanggaran kedaulatan negara.
Suzie menambahkan, forum itu bisa menjadi lokasi terjadinya upaya penekanan terhadap kepala negara oleh negara-negara yang lebih kuat.
"Jokowi tidak terlalu mengutamakan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu konflik karena pertemuan tingkat internasional pasti akan banyak pertanyaan wartawan dan desakan beberapa negara adidaya terhadap Indonesia," kata Suzie kepada Tempo.
RIZKI DEWI AYU | DANIEL AHMAD
