TEMPO.CO, Yangon - Pemerintah Myanmar yang sempat mengizinkan badan-badan PBB, diplomat dan wartawan asing untuk memasuki wilayah Rakhine yang bergejolak dibawah pengawalan ketat, tiba-iba membatalkan secara sepihak. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak eksodus besar-besaran Muslim Rohingya dari Rakhine ke Bangladesh.

Baca: Organisasi HAM: 11 Ribu Warga Rohingya di Myanmar Kelaparan

PBB telah menuntut akses sejak organisasi kemanusiaannya dipaksa untuk menarik diri dari Rakhine ketika militer Myanmar melancarkan operasi terhadap pemberontak Rohingya pada akhir Agustus. Ini menyebabkan ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Seperti yang dilansir Straits Times pada 28 September 2017, juru bicara PBB di Yangon mengatakan kunjungan tersebut telah dibatalkan, namun tidak ada alasan untuk keputusan tersebut.

Baca: Krisis Rohingya, Hikmahanto: Myanmar Bisa Kena Sanksi Ekonomi

Sebelumnya, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sebelumnya sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 28 September 2017.

"Kami berharap di atas semua itu merupakan langkah awal menuju akses yang lebih bebas dan lebih luas ke daerah tersebut," katanya . Dia mengatakan bahwa kepala badan PBB akan ikut dalam perjalanan itu.

PBB telah menyusun sebuah rencana darurat untuk memberi makan 700.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar, dan memperingatkan bahwa mereka yang melarikan diri tidak akan segera pulang ke rumah.

"Semua badan PBB bersama-sama sekarang telah menetapkan rencana untuk masuknya 700.000 baru. Kami dapat mencakup jika arus masuk baru mencapai 700.000," kata wakil kepala Program Pangan Dunia di Bangladesh, Dipayan Bhattacharyya, pada hari Rabu.

Kepala badan pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan bahwa bagi mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh, "kembali akan memakan waktu, jika kekerasan berhenti."

Militer Myanmar, pada hari Rabu menyelenggarakan tur pers di desa Hindu Ye Baw Kyaw.

Kuburan massal yang berisi 45 penduduk desa Hindu ditemukan di daerah awal pekan ini, dan militer menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian tersebut.

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) "secara kategoris" membantah bahwa anggotanya "melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, atau rekrutmen paksa" di wilayah tersebut.

Tentara Myanmar telah mencoba mengendalikan narasi mengenai krisis kemanusiaan ini, membatasi akses media ke zona konflik saat menyalahkan militan Rohingya atas pertumpahan darah tersebut.

Laporan pemerintah dan militer juga berusaha menyoroti penderitaan kelompok etnis lain, seperti penganut Buddha Rakhine dan Hindu, tersapu dalam kerusuhan komunal.

Kekerasan terbaru telah meningkatkan kebencian religius yang telah berlangsung lama dan dipersulit oleh kisah saingan dari berbagai kelompok etnis.

Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan bertemu mengenai situasi di Myanmar pada hari Kamis.

Pada tanggal 13 September, dewan itu meminta "langkah segera" untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar dan menyatakan keprihatinannya tentang "kekuatan yang berlebihan" yang digunakan oleh militer.

Dewan juga meminta pemerintah Myanmar untuk mematuhi komitmennya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Rakhine, namun sampai saat ini permintaan tersebut belum terpenuhi.

Kelompok Rohingya, kelompok tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, diperlakukan sebagai orang asing di Myanmar, yang populasinya 90 persen beragama Buddha.

CHANNEL NEWS ASIA|SOUTH CHINA MORNING POST|YON DEMA