Presiden baru AfganistanAshraf Ghani Ahmadzai (tengah) berdiri bersama wakil presiden pertama Abdul Rashid Dostum (kiri) dan wakil presiden kedua Sarwar Danish saat diambil sumpah jabatan di Kabul, Senin 29 September 2014. REUTERS/Omar Sobhani
TEMPO.CO, Kabul- Lima pemuda Afganistan divonis hukum gantung oleh pengadilan setelah terbukti memperkosa empat perempuan. Kendati dikritik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia, pemerintah baru Presiden Ashraf Ghani tetap melaksanakan hukuman tersebut.
"Lima pria itu terkait dengan insiden Paghman, bahkan salah satu pemerkosa terlibat kejahatan besar. Hukuman ini akan dilaksanakan pada petang hari," kata Wakil Jaksa Agung Rahmatullah Nazari kepada kantor berita AFP, Rabu, 8 Oktober 2014. Wartawan tak boleh mengambil gambar saat eksekusi berlangsung. (Berita lain: Pelantikan Jokowi Terancam Dihambat)
Al Jazeera mewartakan bahwa pemerkosaan itu terjadi di Paghman, di pinggiran Ibu Kota Kabul, pada Agustus 2014. Belum ada tanggapan dari kantor kepresidenan yang saat ini dihadapkan pada tekanan masyarakat agar hukuman tersebut dilaksanakan setelah Ghani berkuasa pekan lalu. (Baca juga: Polisi Sesalkan Pemerintah Tak Bubarkan FPI )
Kasus pemerkosaan itu bermula dari ulah lima begundal berpakaian seragam polisi mencegat konvoi kendaraan yang sedang kembali ke Kabul, setelah menghadiri pesta perkawinan di Paghman. (Baca juga: Banser Siap Bantu Polisi Tangkap Novel FPI)
Mereka mengikat para penumpang pria di mobil tersebut sebelum menggagahi sedikitnya empat perempuan dan mencuri barang-barang berharga korban. Insiden mengerikan itu merebak ke mana-mana, sehingga menyulut protes nasional agar para pelaku dihukum gantung. Presiden Hamid Karzai pun menandatangani keputusan hukuman mati sesaat sebelum dia meninggalkan jabatan. (Berita lain: Ketua MPR Mangkir, Jokowi Tetap Bisa Dilantik )
Namun proses peradilan membutuhkan waktu sehingga menimbulkan kekhawatiran hukuman tersebut dibatalkan. Sebab, para pelaku mengaku di bawah tekanan saat pemeriksaan. Karzai meminta lima pria itu digantung sebelum kasus ini merebak.
Pada 7 Oktober 2014, kelompok hak asasi manusia mendesak Presiden Ghani membatalkan hukuman gantung dan memerintahkan agar pemerintah membentuk tim independen untuk meninjau kembali kasus tersebut.
Duta besar Uni Eropa di Kabul, Franz-Michael Mellbin, mengkritik keras eksekusi hukuman mati dan menganggap Presiden Ghani gagal melakukan intervensi. "Eksekusi yang dilakukan hari ini adalah bayang-bayang gelap atas pemerintah baru Afganistan yang akan menjunjung tinggai masalah hak asasi manusia," kata Mellbin lewat akun Twitter-nya.
