Pemimpin Parpol Terpopuler Serukan Deislamisasi di Belanda

TEMPO.CO, Amsterdam- Pemimpin partai Belanda yang paling populer dalam jajak pendapat menjelang pemilihan parlemen tahun depan menyatakan partainya akan melarang semua simbol Islam termasuk masjid dan Al-Quran di negara kincir angin tersebut.

Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpin oleh Geert Wilders telah merilis manifesto menjelang pemilu legislatif Maret 2017. Dia menyerukan deislamisasi di Belanda.

Di bawah proposal PVV, simbol-simbol Islam seperti masjid, sekolah Islam, dan pusat suaka akan ditutup; perbatasan akan ditutup dengan larangan terhadap imigran dari negara-negara Islam; perempuan akan dilarang mengenakan jilbab di depan umum; dan Alquran akan dilarang.

Dalam manifesto yang diposting pada halaman Facebook Wilders pada Rabu pekan lalu, Islam berada dalam 11 poin utama janji politik PVV dengan janji lainnya untuk melarang kotbah iman yang bertentangan dengan ketertiban negara serta penjahat dengan kewarganegaraan ganda akan dideportasi.

Poin-poin tersebut juga termasuk janji untuk keluar dari  Uni Eropa, memotong semua pengeluaran bantuan luar negeri, dan meningkatkan pendanaan untuk polisi dan layanan keamanan.

"Saya sangat bangga dengan manifesto rancangan pemilu. PVV memerangi Islam, ingin menutup perbatasan Uni Eropa dan memberikan semua miliaran kita simpan kembali kepada orang-orang. Pesan saya ke Belanda: Belanda harus kembali menjadi milik kita," kata Wilders seperti yang dilansir Independent pada 28 Agustus 2016.

PVV telah memimpin jajak pendapat selama beberapa bulan terakhir menyusul serangkaian serangan teror di seluruh Eropa. Sebuah jajak pendapat oleh IsposMori awal bulan ini menemukan jika pemilu diadakan sekarang, maka pihak Wilders akan memenagkan 27 dari 150 kursi untuk menjadi partai tunggal terbesar di parlemen Belanda. Sebaliknya Partai Liberal yang berkuasa saat ini akan mendapatkan 25 kursi, turun dari 41 saat menang di 2012.

Tapi Wilders yang diadili pada bulan Oktober karena diduga menghasut kebencian rasial, mungkin berjuang untuk berkuasa karena kebijakan memecah-belahnya.

Sistem politik Belanda didasarkan pada representasi proporsional sehingga pemerintah harus membentuk koalisi dan Wilders tidak mungkin memenangkan dukungan dari parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Jajak pendapat lain oleh ahli jajak pendapat Belanda Maurice de Hond pada Mei menemukan bahwa meskipun orang ingin PVV menjadi bagian dari kabinet mendatang,  tetapi 53 persen tidak ingin Wilders menjadi perdana menteri berikutnya.

Pada Februari 2009 Wilders dilarang memasuki Inggris oleh Menteri Dalam Negeri Inggris Jacqui Smith. Penyebabnya, Wilders akan memutarkan film anti-Islam dan Fitna di Istana Westminster setelah diundang oleh mantan pemimpin UKIP Lord Malcolm Pearson.

Di bawah hukum Uni Eropa, para menteri memiliki kekuatan untuk melarang siapa pun untuk memasuki negara mereka yang  dianggap sebagai ancaman bagi "kebijakan publik, keamanan atau kesehatan".
INDEPENDENT|YON DEMA