Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Donald Trump Pertimbangkan Larang Masuk Warga Pakistan

image-gnews
Para pengunjuk rasa memblokir akses jalan menuju Terminal 4 Bandara Internasional JFK saat menggelar aksi protes terkait kebijakan Presiden AS Donald Trump tentang imigrasi, di New York, AS, 28 Januari 2017. AP Photo/Craig Ruttle
Para pengunjuk rasa memblokir akses jalan menuju Terminal 4 Bandara Internasional JFK saat menggelar aksi protes terkait kebijakan Presiden AS Donald Trump tentang imigrasi, di New York, AS, 28 Januari 2017. AP Photo/Craig Ruttle
Iklan

TEMPO.CO, Washington- Pakistan kemungkinan akan menyusul tujuh negara lainnya yang berada dalam daftar hitam negara yang warganya dilarang masuk ke Amerika Serikat di bawah kebijakan kontroversial presiden Donald Trump.

Kepala Staf Staf Gedung Putih, Reince Priebus mengatakan pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menempatkan Pakistan dalam daftar tersebut.

Berita terkait:
Donald Trump Mengaku Tak Larang Muslim Masuk AS, Tapi..
Ratusan Pengacara Bantu Imigran Terlantar di Bandara AS
Sebelum Donald Trump, Presiden AS 6 Kali Larang Migran Masuk

"Kami memiliki alasan untuk memilih tujuh negara ini, yaitu berdasarkan pengakuan oleh Kongres dan pemerintahan mantan Presiden Barack Obama bahwa kekerasan banyak terjadi di semua negara ini," kata Priebus, Minggu, 29 Januari 2017.

Menurut Priebus kebijakan itu dibuat demi kepentingan nasional Amerika Serikat.

"Kami dapat memperluas kebijakan itu ke negara-negara yang memiliki masalah yang sama, seperti Pakistan. Mungkin kami harus melakukannya di masa depan, "kata Priebus seperti yang dilansir Nation hari ini, 30 Januari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pernyataan Priebus merupakan pengakuan terbuka pertama pemerintahan Donald Trump tentang  kemungkinan menempatkan Pakistan dalam daftar larangan masuk Amerika Serikat. Sedangkan saat ini saja, rakyat dari Pakistan dan Afghanistan harus menjalani penyaringan dan pemeriksaan yang ketat jika ingin masuk ke AS.

Donald Trump akhir pekan lalu menandatangani keputusan eksekutif yang melarang semua imigran dan pemegang visa dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat selama 90 hari. Tujuh negara yang disebutkan dalam urutan yang Iran, Irak, Suriah, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

Kebijakan itu lantas menciptakan kekacauan dan kebingungan dari wisatawan Timur Tengah dan Afrika Utara yang mengatakan bahwa pemerintahan Donald Trump memalukan dan diskriminatif. Kebijakan itu juga mendapat kritik dari sekutu AS, termasuk Prancis dan Jerman, kelompok Arab-Amerika dan organisasi hak asasi manusia.

NATION|NEW YORK TIMES|YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

17 jam lalu

Seorang demonstran memimpin nyanyian di perkemahan protes untuk mendukung warga Palestina, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Universitas Washington di Seattle, Washington, AS 29 April 2024. REUTERS/David Ryder
Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

Mahasiswa Irlandia mendirikan perkemahan di Trinity College Dublin untuk memprotes serangan Israel di Gaza.


AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

1 hari lalu

Sekretaris Pers Gedung Putih AS Karine Jean-Pierre mengadakan jumpa pers harian di Gedung Putih di Washington, AS 24 Juli 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

Israel belum menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ihwal "rencana komprehensif" untuk melakukan invasi terhadap Rafah.


Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.


Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

1 hari lalu

Petugas penegak hukum memasuki perkemahan protes pro-Palestina di Universitas California Los Angeles (UCLA), ketika konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berlanjut, di Los Angeles, California, AS, 2 Mei 2024. REUTERS/David  Swanson
Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

Kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 orang ditangkap di LA dalam gejolak demo mahasiswa bela Palestina. Bagaimana kronologinya?


Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.


Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

1 hari lalu

Warga Palestina menikmati pantai pada hari yang panas, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 24 April 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza


Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya


Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

1 hari lalu

Jaksa Karim Khan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). REUTERS
Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya "mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi" terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)


Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

1 hari lalu

Direktur CIA William Burns berbicara selama sidang Komite Intelijen DPR AS tentang ancaman di seluruh dunia, di Washington, D.C., AS, 15 April 2021. [Tasos Katopodis/Pool via REUTERS]
Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

Para pejabat Hamas dan CIA dijadwalkan bertemu dengan mediator Mesir di Kairo untuk merundingkan gencatan senjata di Gaza.


Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

1 hari lalu

Sekelompok pengunjuk rasa memegang bendera kuning bertuliskan Khalistan, serta spanduk bergambar pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh, saat melakukan protes di luar konsulat India, seminggu setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengemukakan kemungkinan keterlibatan New Delhi dalam aksi tersebut. pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar di British Columbia, di Toronto, Ontario, Kanada 25 September 2023. REUTERS/Carlos Osorio
Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.