Resmi Jadi Presiden, Trump: AS Tarik Diri dari TPP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Presiden AS terpilih Donald Trump, saat berbicara pada malam pemilihan di Manhattan, New York, 9 November 2016. Trump memenangkan pemilu AS dengan electoral college votes 276.  REUTERS/Mike Segar

    Ekspresi Presiden AS terpilih Donald Trump, saat berbicara pada malam pemilihan di Manhattan, New York, 9 November 2016. Trump memenangkan pemilu AS dengan electoral college votes 276. REUTERS/Mike Segar

    TEMPO.CO, Washington – Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, mengatakan Amerika akan menarik diri dari perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertama ia menjabat. Trump mengatakan tindakannya itu sejalan dengan janji kampanye pemilihan presiden yang dia sampaikan.

    ”Saya sudah meminta tim transisi menyediakan daftar tindakan eksekutif yang dapat kita ambil untuk memulihkan hukum dan mengembalikan pekerjaan,” kata Trump dalam pesan video mengenai prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

    Baca:
    Obama Janjikan Ini Jika Trump Membawa AS ‘ke Luar Jalur’
    Plt Dubes Libanon, Azzi: Pemerintahan Kami Terunik di Dunia

    Sepanjang kampanye pemilihan presiden, Trump berjanji AS menarik diri dari TPP yang dianggap sebagai bencana. Setelah menarik diri dari TPP, kata Trump, pihaknya akan siap berkonsultasi untuk kerja sama bilateral di bidang perdagangan secara adil.

    Menanggapi pernyataan mengejutkanTrump, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menggambarkan kemitraan TPP tidak akan berarti tanpa partisipasi AS.

    Sebanyak 12 negara menjadi penyokong TPP termasuk Malaysia, selain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam. Adapun Indonesia akan masuk pada 2018.

    TPP digagas dengan tujuan memperkuat hubungan ekonomi dan menggenjot pertumbuhan negara yang tergabung didalamnya.

    BBC NEWS | THE GUARDIAN | BRIAN HIKARI | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.