Pendukung Trump dan Clinton Saling Memutuskan Pertemanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres AS dari Republik, Donald Trump (kiri) dan Capres Demokrat, Hillary Clinton, bertemu dalam debat kampanye presiden di UNLV di Las Vegas, Nevada, AS, 19 Oktober 2016. Ini merupakan debat terakhir mereka sebelum pemilihan. REUTERS/Mike Blake

    Capres AS dari Republik, Donald Trump (kiri) dan Capres Demokrat, Hillary Clinton, bertemu dalam debat kampanye presiden di UNLV di Las Vegas, Nevada, AS, 19 Oktober 2016. Ini merupakan debat terakhir mereka sebelum pemilihan. REUTERS/Mike Blake

    TEMPO.COWashington DC - Memutuskan pertemanan (unfriend) atau berhenti mengikuti (unfollow) di laman Facebook karena perbedaan pandangan atau selisih pendapat ternyata tidak semata terjadi di Indonesia.

    Salah satu topik yang dibicarakan seluruh dunia saat ini adalah pemilihan presiden  Amerika Serikat. Media sosial Facebook menyatakan demikian. Namun  mereka tidak menghitung berapa banyak orang memutuskan pertemanan gara-gara tidak sepaham atau berbeda pilihan.

    Situs berita Marketwatch.com menyatakan para pengguna media sosial bisa sangat mengganggu. Saking kesalnya, membuang satu teman bisa memberikan kepuasan bahkan sebelum benar-benar 'mencoblos' saat pemilihan.

    "Satu klik untuk memutuskan pertemanan bisa memberikan kepuasan yang luar biasa sebelum kita bahkan benar-benar masuk ke tempat pemungutan suara," kata Christoper Shea, seorang pekerja sosial seperti dilansir MarketWatch, 6 November 2016. "Ini sebuah kesempatan melatih keyakinan."

    Menurut jajak pendapat yang digelar Universitas Monmouth, New Jersey, Amerika Serikat, sebanyak tujuh persen dari 700 pemilih menyatakan mereka kehilangan atau mengakhiri pertemanan terkait pemilihan presiden kali ini.

    Dari jumlah tersebut para pendukung kandidat asal Partai Demokrat, Hillary Clinton paling banyak meng-klik tombol "unfriend" dibandingkan para pendukung calon dari Partai Republik, Donald Trump sebanyak enam persen. Tiga persen lagi para pendukung kandidat lainnya.

    Hal ini menurut mereka sudah biasa terjadi di tiap musim pemilihan. Sebanyak tujuh persen menyatakan mereka kehilangan pertemanan akibat silang pendapat dalam pemilihan umum sebelumnya.  Lebih dari dua pertiga pemilih mengatakan persaingan pemilihan presiden kali ini jauh lebih buruk. Banyak retorika yang  mengundang penolakan keras dari para pemilih.

    Susan Krauss Whitbourne, dosen psikologi Universitas  Massachusetts Amherst menyarankan agar orang-orang berhenti mengikuti atau "unfollow" kerabat atau teman sebelum benar-benar memutuskan hubungan.

    Khususnya, bagi para ipar. "Tapi jika Anda merasa benar-benar buruk dan berpengaruh pada kesehatan mental, membuat perasaan terpuruk, Anda tahu yang terbaik untuk dilakukan," kata dia.

    Fenomena tersebut tidak saja terjadi di Amerika Serikat, tapi juga di Israel. Peneliti Universitas Tel Aviv dan Hebrew University di Yerusalem mensurvei seribu warga Yahudi-Israel pemilik akun Facebook. Hasilnya sebanyak 16 persen "unfriend" atau "unfollow" saat konflik Israel-Gaza pada 2014.

    "Pemutusan pertemanan kerap terjadi bagi para pemilik akun Facebook berideologi ekstrem atau aktif secara politik," demikian bunyi kesimpulan kajian yang dipublikasikan Desember 2015, bertajuk "I Don't Like You Anymore" atau "Saya tidak suka kamu  lagi."

    Sebagian besar para responden memutuskan pertemanan karena merasa tersinggung dengan status yang diunggah atau tidak setuju dengan itu.

    Susan Krauss Whitbourne menyatakan orang-orang akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari pasca pemilu.

    "Jika Anda punya teman dari kedua spektrum politik, saya ucapkan selamat. Sejujurnya, dalam kehidupan lebih baik  berteman dengan beragam orang. Saya harap sebagian besar kita melakukannya. Terlibat dalam perdebatan politik tanpa harus memutuskan pertemanan adalah yang paling ideal."

    MARKETWATCH | NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.