Inggris Larang Apple Watch Dibawa ke Rapat, Ini Penyebabnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Produsen gadget terkenal asal Amerika, Apple memperkenalkan produk terbaru mereka

    Produsen gadget terkenal asal Amerika, Apple memperkenalkan produk terbaru mereka "Watch" di Flint Center, California, September 9, 2014. REUTERS/Stephen Lam

    TEMPO.CO, London - Politikus di Inggris dilarang memakai jam tangan pintar Apple Watch dalam rapat kabinet. Larangan ini dipicu oleh kekhawatiran mikrofon yang ada di jam tangan pintar itu bisa diretas oleh Rusia.

    Pemerintah Inggris khawatir mikrofon Apple Watch dapat digunakan untuk mendengarkan jalannya diskusi kebijakan tingkat tinggi, terutama oleh mata-mata Rusia.

    Baca:
    Korupsi, Eks Pemimpin Partai Komunis Cina Dihukum Mati
    Bersama Trump Berbicara Cabul, Pembawa Acara NBC Diskors  

    "Rusia berusaha untuk meretas segala sesuatu," kata seorang pejabat Inggris yang tidak ingin namanya disebutkan seperti dikutip dari Daily Mail, Senin, 10 Oktober 2016.

    Apple Watch bukanlah satu-satunya teknologi canggih yang dilarang digunakan dalam pertemuan tingkat tinggi pejabat Inggris. Sebelumnya, ponsel pintar juga telah dilarang dalam pertemuan kabinet di Inggris.

    Selain dilarang di Inggris, Apple Watch dilarang digunakan di rapat-rapat kabinet Australia.

    Penasihat Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengatakan pihaknya tengah meningkatkan keamanan, terutama yang berhubungan dengan Internet.

    Kekhawatiran tersebut muncul setelah pekan lalu Amerika Serikat mengumumkan secara resmi bahwa Rusia telah meretas pertemuan Komite Nasional Demokrat.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka yakin pejabat senior Rusia yang memerintahkan peretasan itu dan menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin mencoba mengganggu sistem politik Amerika Serikat.

    DAILY MAIL | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.