WHO Butuh Dana Rp 11,9 Triliun untuk Lawan Ebola  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bantuan obat-obatan untuk para penderita Ebola di Sierra Leone dikumpulkan di Centennial, Colorado, pada 9 September 2014. Wabah Ebola melanda beberapa negara di Afrika Barat. AP/Brennan Linsley

    Bantuan obat-obatan untuk para penderita Ebola di Sierra Leone dikumpulkan di Centennial, Colorado, pada 9 September 2014. Wabah Ebola melanda beberapa negara di Afrika Barat. AP/Brennan Linsley

    TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara di Afrika barat membutuhkan dana setidaknya US$ 100 miliar (Rp 11,9 triliun) untuk melawan wabah ebola. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan jumlah dana yang dibutuhkan terus meningkat dibanding bulan lalu mengingat wabah ini semakin berbahaya dan semakin luas penyebarannya.

    "Dengan dana US$ 100 miliar, paling tidak kita bisa menyelesaikan ribuan kasus ebola di Afrika barat," kata Asisten Direktur WHO Bruce Aylward, seperti dilaporkan TIME, Selasa, 16 September 2014. (Baca: Malaysia Yakin Negaranya Bebas Ebola)

    Aylward menjelaskan kebutuhan dana untuk melawan ebola diperkirakan terus meningkat seiring dengan berkembangnya wabah. Bulan lalu, WHO membutuhkan dana setidaknya US$ 100 juta (Rp 1,1 triliun). Kini dengan korban tewas yang telah mencapai 2.641 orang dan 4.985 kasus, kebutuhan dana naik sepuluh kali lipat dalam waktu sebulan.

    "Lonjakan kasus dan kematian akibat ebola adalah yang terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata koordinator senior Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ebola, dr. David Nabarro. (Baca: Perkembangan Terbaru Obat dan Vaksin Ebola)

    RINDU P. HESTYA | TIME

    Berita Lain:
    40 Negara Bahas Strategi Hancurkan ISIS
    30 Negara Sepakat Gempur ISIS Serentak
    Di Twitter, Wanita ISIS Ini Pegang Kepala Buntung

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.